Habib Ketua PD IPA Menilai Wali Kota Tanjungbalai Tak Mau Rangkul Pelajar Alwashliyah

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Tanjungbalai) - Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Alwashliyah Kota Tanjungbalai (PD IPA) Tanjungbalai, Habib Maulana (foto) membuat pernyataan bahwasanya Walikota Tanjungbalai tidak mau merangkul generasi pelajar khusus Ikatan Pelajar Alwashliyah Kota Tanjungbalai.
 
Menurut Habib Sebuah polemik mencuat di Kota Tanjungbalai terkait sikap Pemerintah Daerah terhadap kalangan pelajar, khususnya organisasi Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA). Pernyataan yang berkembang ditengah masyarakat menyebutkan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara, dinilai tidak menunjukkan upaya merangkul pelajar, terutama yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah Kota Tanjungbalai.
 
Hal ini menjadi sorotan karena dianggap bertolak belakang dengan arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.
 
Dalam beberapa kesempatan, Bobby menegaskan pentingnya peran pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang harus didukung, dibina, dan dirangkul oleh pemerintah.
 
Ia secara khusus juga menyinggung pentingnya organisasi pelajar, termasuk Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara, sebagai wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Perbedaan sikap ini kemudian memunculkan anggapan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membina pelajar.
 
Habib menilai, jika benar adanya ketidakterlibatan atau kurangnya perhatian terhadap organisasi pelajar, maka hal ini dapat berdampak pada minimnya ruang pengembangan bagi generasi muda di daerah tersebut.
 
Di sisi lain, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai terkait tudingan tersebut. Habib berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan organisasi pelajar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.
 
Pengamat sosial menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang selaras, terutama dalam hal pembinaan generasi muda. Jika terdapat perbedaan arah, dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan masyarakat.
 
Hingga saat ini, isu tersebut masih menjadi perbincangan di kalangan pelajar dan masyarakat Tanjungbalai, sembari menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk merespons dan menjembatani perbedaan persepsi yang ada. (AT)