Guna Atasi Pengangguran, Prabowo Berencana Bentuk Satgas Khusus Lindungi Pekerja

 

Ilustrasi buruh pabrik.@Antara

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengatasi pengangguran yang diperkirakan meningkat akibat ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China.
 
Ekonom dari Celios, Bhima Yhudistira menekankan pentingnya satgas tersebut untuk memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan hak pesangon mereka.
 
Berdasarkan estimasi Celios, kebijakan tarif impor Trump berpotensi menyebabkan sekitar 1,2 juta pekerja kehilangan pekerjaan pada tahun ini. Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan satgas untuk menjembatani pekerja yang terdampak PHK dengan peluang kerja baru.
 
Para pekerja yang diberhentikan secara hukum berhak menerima pesangon, meskipun besarannya bergantung pada lama masa kerja. Semakin lama masa kerja, semakin besar kompensasi yang diterima.
 
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis (1/5/2025) isu hak pekerja, termasuk pesangon yang belum dibayarkan, kembali mencuat.
 
Bhima Yudhistira menyebut banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban membayar pesangon bahkan gaji terakhir pekerja. Ia juga menyoroti lemahnya data ketenagakerjaan dan ketiadaan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja.
 
"Satgas ini harus bisa mendata secara akurat siapa saja yang terkena PHK, baik di sektor formal maupun informal. Data ini penting agar proses kompensasi bisa dilakukan secara adil," ujar Bhima, Senin (28/4/2025).
 
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan sepanjang dua bulan pertama 2025, terdapat 18.610 kasus PHK, dengan mayoritas terjadi di Jawa Tengah, mencapai 10.677 kasus.
 
Bhima menambahkan, pekerja penuh waktu menjadi kelompok yang paling rentan terkena PHK karena banyak perusahaan lebih memilih merekrut pekerja magang atau melalui sistem outsourcing. Sistem ini memungkinkan perusahaan menekan biaya dengan membayar lebih rendah. Bahkan, upah magang sering kali tidak cukup untuk menutupi ongkos transportasi.
 
"Perusahaan berdalih ingin menekan biaya, padahal sebenarnya mereka menghindari tanggung jawab terhadap hak ekonomi pekerja tetap," tambah Bhima.
 
Sekitar 200.000 pekerja diperkirakan akan berkumpul di Monumen Nasional, Jakarta, untuk memperingati Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan para buruh akan mendesak pemerintah tidak hanya membentuk satgas PHK, tetapi juga menghapus sistem outsourcing. Ia juga mengeklaim Presiden Prabowo akan hadir dalam perayaan tersebut.
Sumber : Beritasatu.com