Gibran Mundur Mengapa Tak Perlu Restu MPR? Ini Kata Yusril...

 

Yusril Ihza Mahendra.@Antara Foto/Irwansyah Putra.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas)Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak membutuhkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 
Menurut Yusril, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) sudah secara tegas menyatakan keinginannya untuk berhenti atas kemauan sendiri. Karena itu, MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menerima atau menolak keputusan tersebut.
 
Yusril menjelaskan, pernyataan Gibran dalam surat pengunduran dirinya bersifat sepihak. Artinya, keputusan untuk mengakhiri masa jabatan sebagai wakil presiden tidak bergantung pada persetujuan lembaga negara lainnya. Hal itu, kata Yusril, terlihat jelas dalam paragraf pertama surat pengunduran diri Gibran.
 
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian isi surat Gibran yang dikutip Yusril.
 
Yusril menilai penggunaan frasa "menyatakan berhenti" menunjukkan keputusan tersebut telah diambil secara tegas oleh Gibran. Dengan demikian, surat itu bukan permohonan yang masih membutuhkan persetujuan MPR.
 
Selain menyampaikan keputusan mundur, Gibran meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan konstitusi. Permintaan tersebut tertuang dalam paragraf keempat surat yang merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
"Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan," bunyi surat tersebut.

Menurut Yusril, permintaan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai upaya Gibran meminta persetujuan MPR untuk mengundurkan diri. Sebaliknya, MPR diminta menjalankan mekanisme konstitusional setelah jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. "Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut," tegas Yusril.
 
Ia menjelaskan, tugas MPR selanjutnya adalah menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden dan menjalankan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut mengacu pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur persyaratan calon wakil presiden, serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
 
Pengganti Gibran
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur secara khusus mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
"Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden," demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon tersebut melalui sidang.
 
Dengan demikian, peran MPR bukan menentukan apakah pengunduran diri Gibran dapat diterima atau ditolak, melainkan menjalankan proses konstitusional untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.
 
Yusril menekankan seluruh tahapan penggantian wakil presiden harus dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap mekanisme tersebut penting untuk memastikan pergantian pejabat negara berlangsung secara tertib, sah, dan tetap menjunjung prinsip negara hukum.
 
Sebagai konteks, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan jabatan wakil presiden telah kosong sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya. MPR juga akan segera menjalankan pengisian jabatan dalam batas waktu yang ditentukan konstitusi. 
Sumber : Beritasatu.com