Momok Besar Relawan MBG: Pengurangan Tenaga Kerja, Sistem Shift Menjadi Solusi yang Lebih Bijaksana

 Oleh : Abdul Rivai Nst

MAJALAHJURNALIS.Com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Di balik pelaksanaannya, terdapat ribuan relawan yang menggantungkan harapan ekonomi keluarga dari pekerjaan mereka di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 
Namun, belakangan ini muncul keresahan di kalangan relawan MBG. Isu pengurangan tenaga kerja dan pemberhentian relawan menjadi momok besar yang menghantui mereka. Pertanyaan pun muncul: apakah ketika jumlah pekerjaan dianggap berkurang, solusinya harus selalu dengan mengurangi atau memberhentikan relawan?
 
Menurut pandangan penulis, pengelolaan tenaga kerja SPPG perlu dilakukan secara lebih bijaksana, manusiawi, dan profesional. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang selama ini ikut bekerja dan menyukseskannya.
 
Sistem Shift, Solusi yang Patut Dipertimbangkan
 
Salah satu solusi yang sangat layak dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja shift atau pembagian jam kerja.
 
Dengan sistem shift yang terencana, jumlah relawan yang tersedia dapat diatur sesuai kebutuhan operasional SPPG. Pembagian tugas dan waktu kerja bisa dilakukan secara bergantian tanpa harus mengambil keputusan pemberhentian secara terburu-buru.
 
Sistem ini juga memberikan kesempatan kepada para relawan untuk tetap memperoleh penghasilan, meskipun jam kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
 
Tentunya, penerapan sistem shift harus disertai perhitungan beban kerja, pembagian jam kerja yang adil, serta kejelasan hak dan upah setiap relawan.
 
Jangan Jadikan Relawan Sebagai Korban Kebijakan
 
Kita memahami bahwa setiap SPPG memiliki kebutuhan operasional, jumlah penerima manfaat, serta kemampuan anggaran yang berbeda. Evaluasi tenaga kerja memang diperlukan. Namun, evaluasi jangan sampai menjadi alasan untuk mengabaikan nasib para relawan.

 
Apabila memang terjadi kelebihan tenaga kerja, pengelola seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan penataan ulang tugas, pembagian jadwal, dan penerapan sistem shift.
 
Komunikasi terbuka juga sangat penting. Relawan berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan perubahan kebijakan yang berdampak terhadap pekerjaan mereka.
 
Harapan kepada Kepala BGN
 
Melalui opini ini, penulis berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian terhadap tata kelola sumber daya manusia di lingkungan SPPG.
 
Perlu ada evaluasi dan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan pengurangan relawan tidak dilakukan secara semena-mena. Pengelolaan MBG harus memperhatikan dua kepentingan sekaligus, yakni keberhasilan pelayanan gizi dan keberlangsungan mata pencaharian para pekerjanya.
 
Jangan sampai semangat menyukseskan program MBG justru dibayangi ketidakpastian nasib relawan.
 
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari berapa banyak makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari bagaimana program ini dikelola secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
 
Relawan bukan sekadar tenaga pelaksana. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang ikut menggerakkan program MBG. Jangan buru-buru mengurangi orangnya, sebelum membenahi sistem kerjanya.@ (Penulis adalah Pengurus DPW APPI (Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan juga Kepala Biro Majalah Jurnalis Kabupaten Deli Serdang)