MAJALAHJURNALIS.Com (Tanggamus)
– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa
Indonesia (KCBI) secara tegas menyoroti praktik pengumpulan dana di SD Negeri 1
Sidomulyo, Kabupaten Tanggamus, yang diduga kuat sebagai pungutan liar
(pungli). Berdasarkan investigasi, wali murid dibebankan biaya sebesar
Rp150.000 pada tahun 2025 dan melonjak menjadi Rp160.000 pada tahun 2026. Ketua LSM KCBI Tanggamus, Iriadi,
mengecam keras praktik ini. Ia menilai dalih "hibah" yang digunakan
pihak sekolah hanyalah kedok untuk melegalkan pungutan yang memberatkan.
"Kami menerima banyak keluhan
dari wali murid yang merasa tertekan. Angka Rp150 ribu dan Rp160 ribu itu
ditentukan secara sepihak, bukan sumbangan sukarela. Ini jelas pelanggaran yang
tidak bisa dibiarkan di dunia pendidikan kita," tegas Iriadi. Saat dikonfirmasi pada Senin
(2/11/2026), Kepala SDN 1 Sidomulyo, Siswanto, berdalih dana tersebut untuk
pembangunan pagar lapangan demi keamanan. Ia juga membenarkan adanya biaya
tambahan Rp50.000 untuk sampul rapor, namun mengaku tidak tahu-menahu soal
penentuan nominalnya dan melempar tanggung jawab ke Komite Sekolah. Tabrak
Aturan Permendikbud LSM KCBI mengingatkan bahwa
berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang keras
melakukan pungutan yang ditentukan nominal dan waktunya. Pasal 12 huruf b
secara mutlak melarang segala bentuk pungutan kepada peserta didik maupun wali
murid.
Desak
Audit Inspektorat Atas temuan ini, Iriadi menyatakan LSM
KCBI Tanggamus akan melayangkan laporan resmi. "Kami mendesak Kejaksaan
Negeri Tanggamus, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan untuk segera mengaudit SDN
1 Sidomulyo. Jangan sampai fasilitas sekolah dijadikan alasan untuk memeras
wali murid. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang, oknum yang terlibat
harus ditindak tegas sesuai hukum," pungkasnya. LSM KCBI berkomitmen mengawal kasus
ini hingga tuntas agar sekolah negeri di Tanggamus benar-benar bersih dari
praktik pungli berkedok sumbangan. (C/TN)
0 Komentar