Ketua
DPP PDIP Said Abdullah.@CNN Indonesia
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, ada
menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti irama Presiden Prabowo
Subianto. Said melihat, ada salah satu menteri yang kebijakannya malah
membebani Prabowo.
"Ada menteri yang membuat
kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden,
ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung
turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Said, kepada
wartawan, Jumat (7/2/2025).
Said menyinggung kebijakan penyaluran
gas Elpiji 3 Kilogram (Kg) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan baru
itu, melarang pengecer menjual gas subsidi yang membuat kelangkaan di
masyarakat.
Akhirnya, Prabowo turun tangan meminta
Bahlil memperbolehkan kembali pengecer menjual gas subsidi sembari dinaikkan
statusnya sebagai subpangkalan.
Menurut Said, kebijakan Bahlil membuat
gaduh di masyarakat. Karena kebijakan baru tersebut belum diuji.
"Seharusnya setiap kebijakan itu
kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project
dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan
pangkalan jadi sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," sambungnya.
Kasus ini menjadi contoh bahwa masih
ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan
Prabowo bekerja.
Meski begitu, evaluasi kinerja menteri
dan kaitan dengan reshuffle kabinet tetap ada di tangan Kepala Negara.
"Jadi hemat saya, presiden
sesungguhnya lebih tau mana yang layak direshuffle dan mana yang diteruskan,
dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai
Asta Cita sebagai mimpi presiden," ucapnya.
Sinyal
Reshuffle
Presiden Prabowo Subianto
mengisyaratkan reshuffle kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja pemerintahan
saat menghadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan Jakarta.
Prabowo menegaskan dirinya tak segan
menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tak serius bekerja untuk
kepentingan masyarakat.
"Yang tidak mau bekerja
benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo kepada
wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025)
"Mau lebih jelas lagi?"
sambungnya.
Dia mengingatkan bahwa masyarakat
menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat
negara betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.
Peringatan
Presiden
Pihak Istana memperjelas bahwa
peringatan ini bukan peringatan yang pertama kali disampaikan oleh Kepala
Negara.
“Saya rasa bukan peringatan pertama,
Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya
silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama
presiden,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana
Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
“Jadi ini bukan yang pertama. Jadi
Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga
memberikan peringatan,” sambungnya.
Hasan menyatakan, sejauh ini Kabinet
Merah Putih dalam kondisi baik dan penuh dengan apresiasi. Isu pergantian
pejabat pun dinilai menjadi kurang relevan.
“Ya itu kan framing dari teman-teman
saja. Dalam rapat paripurna terakhir, menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu
Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Memberikan apresiasi yang
sangat bagus kepada anggota kabinet. Karena sudah menjalankan arahan-arahan
Presiden, sudah bekerja dengan baik dan itu tercermin dalam approval rating
kan,” jelas dia.
Sumber : Merdeka.com
0 Comments