Blunder Undangan Banban Run Club Terbongkar
![]() |
MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Polemik penggunaan lapangan utama Stadion Teladan oleh komunitas lari Banban Running Club kian terang benderang dan memantik reaksi keras dari tokoh pemuda Kota Medan, Achmad Faisal.
Pria yang akrab disapa Bang Achmad ini pasang badan dan menegaskan bahwa Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) AFF U-19 2026, Andi Atmoko Panggabean (Moko Panggabean), adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas kegaduhan manajemen tersebut.
Hal ini menyusul adanya klarifikasi
resmi dan permintaan maaf yang diunggah oleh pihak manajemen melalui akun
Instagram @banbanrunningclub yang sudah di komentar sebanyak ribuan kali.
Dalam pernyataannya, komunitas
tersebut membeberkan bukti bahwa kehadiran mereka untuk menjajal lapangan dan
merasakan atmosfer rumput Stadion Teladan pada tanggal 26-27 Mei 2026 murni
berdasarkan undangan resmi yang mereka terima langsung dari pihak Panitia
Penyelenggara AFF U-19, tanpa adanya koordinasi maupun izin resmi dari
Pemerintah Kota (Pemko) Medan selaku pemilik aset.
"Dalam masalah ini, Banban
Running Club sebenarnya tidak salah, mereka itu tamu yang diundang. Yang fatal
dan ugal-ugalan itu ya manajemen Panpel-nya! Seharusnya jika tujuan panitia
ingin mempromosikan Stadion Teladan, seyogianya mereka menghormati etika
birokrasi dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemko Medan," tegas
Achmad Faisal kepada media, Sabtu (30/5/2026) di Medan.
Bang Achmad menilai tindakan
melompati wewenang Pemko Medan ini sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap
kerja keras orang lain.
"Jangan orang yang makan nangka,
pihak lain yang kena getahnya! Pemko Medan itu sudah mati-matian berjibaku,
siang dan malam, untuk menyelesaikan pembangunan Stadion Teladan. Saya melihat
kelalaian sepihak dari oknum panitia ini sebagai langkah fatal yang berpotensi
merugikan dan menyudutkan citra Pemko Medan di mata publik," ujarnya
dengan nada geram.
Sentil
Kerja Keras Pemko Medan dan Ketegasan Bobby Nasution
Achmad Faisal mengingatkan panitia
untuk menghargai proses panjang renovasi stadion. Proyek ini sempat menjadi
perhatian serius setelah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan
secara langsung akan mencabut Stadion Teladan dari daftar venue Piala AFF U-19
2026 jika kontraktor terus lamban menyelesaikan renovasi.
"Merespons ketegasan Pak
Gubernur, Pemko Medan langsung bergerak cepat. Bahkan beberapa pekan silam,
kita semua melihat di televisi dan berseliweran di media sosial bagaimana
jajaran Pemko Medan bersama berbagai elemen masyarakat turun langsung bergotong
royong membersihkan Stadion Teladan. Saat ini, rumput stadion juga sedang dalam
tahap finishing dan perawatan super ketat agar sesuai standar FIFA. Eh,
tiba-tiba panitia malah membawa masuk orang luar tanpa izin untuk bikin konten.
Ini kan namanya egois dan tidak menghargai kerja keras orang lain!" cecar
Faisal.
Soroti
Kedekatan dengan Bobby Nasution dan Rentetan Jabatan Strategis
Faisal juga mengkritisi posisi Moko
Panggabean yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur Bobby
Nasution. Ia menilai, karir dan posisi mentereng yang diamanahkan kepada Moko
saat ini merupakan buah dari kepercayaan lingkaran kekuasaan, sehingga Moko
seharusnya tahu diri dan menjaga marwah kepemimpinan tersebut dengan
profesionalisme tinggi.
Diketahui, Moko Panggabean memiliki
peran sentral sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Bobby-Surya pada Pilgub
Sumut lalu. Kedekatan ini terus berlanjut dengan pemberian sejumlah jabatan
strategis oleh Bobby Nasution.
Salah satu posisi mentereng yang
diduduki Moko adalah sebagai Dewan Pengawas di Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Tirtanadi sejak Mei 2025, sebelum akhirnya ditunjuk memimpin Panpel AFF U-19
2026.
"Kedekatan dengan Gubernur
seharusnya membuat Ketua Panpel bekerja lebih profesional, tahu aturan, dan
menghormati regulasi aset daerah, bukan malah membuat kebijakan sepihak yang
memicu kegaduhan publik," tambahnya.
"Kedekatan dengan Gubernur seharusnya membuat Ketua Panpel bekerja lebih profesional, tahu aturan, dan menghormati regulasi aset daerah, bukan malah membuat kebijakan sepihak yang memicu kegaduhan publik," tambahnya.




0 Komentar