Kantin Sekolah Jadi SPPG Program MBG, Mendapat Dukungan dari Warga Lebak

 

Warga Lebak, Banten, mendukung wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).@Beritasatu.com/Budiman.

MAJALAHJURNALIS.Com (Lebak) -  Warga di Kabupaten Lebak, Banten, mendukung wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
 
Gagasan yang mencuat setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) itu dinilai dapat membuat pelaksanaan MBG lebih terkontrol, sesuai dengan selera siswa, serta lebih efisien dari sisi biaya operasional.
 
Warga Kecamatan Warunggunung, Halili (56), menilai kantin sekolah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Menurutnya, makanan yang dimasak langsung di sekolah dapat segera dikonsumsi pada hari yang sama sehingga kualitas dan kesegarannya lebih terjaga.
 
"Kalau dimasak di sekolah, makanan bisa langsung dikonsumsi siswa pada hari itu juga. Risiko makanan basi bisa diminimalisir karena proses memasak dan penyajian dilakukan dalam waktu yang berdekatan," ujar Halili kepada Beritasatu.com, Sabtu (6/6/2026).
 
Selain menjamin kesegaran makanan, Halili menilai sistem tersebut memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan. Guru dan pengelola sekolah dapat ikut memantau proses pengolahan hingga penyajian makanan sehingga standar kebersihan dan kelayakan konsumsi lebih terjaga.
 
Menurut Halili, penyediaan makanan melalui kantin sekolah juga memungkinkan menu disesuaikan dengan preferensi siswa. Evaluasi secara berkala dapat dilakukan untuk mengetahui jenis makanan yang disukai maupun kurang diminati siswa.
 
"Kalau menu disiapkan di sekolah, siswa bisa ditanya makanan apa yang mereka sukai. Dengan begitu, makanan yang disajikan lebih sesuai dan tidak banyak yang terbuang," katanya.

Ia juga menilai pemanfaatan kantin sekolah sebagai SPPG berpotensi menekan biaya operasional. Kebutuhan bahan pangan dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah sehingga proses pengadaan menjadi lebih tepat dan efisien.
 
"Kalau jumlah murid sudah diketahui, kebutuhan beras, lauk, dan sayur bisa diperkirakan dengan lebih tepat. Dari sisi anggaran dan pilihan menu juga lebih mudah dikontrol," ujarnya.
 
Dukungan serupa disampaikan warga Kecamatan Cibadak, Kusnadi (43). Menurutnya, penyediaan MBG langsung di lingkungan sekolah dapat mengurangi potensi makanan tidak dikonsumsi siswa akibat menu yang kurang sesuai dengan selera mereka.
 
Ia menilai makanan yang disiapkan di sekolah akan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan makan siswa. Dengan demikian, manfaat program MBG dapat dirasakan secara lebih optimal oleh peserta didik.
 
"Kalau makanan disiapkan di sekolah, pengawasan lebih mudah dilakukan. Menu juga bisa disesuaikan sehingga kemungkinan makanan ditolak siswa menjadi lebih kecil," kata Kusnadi.
 
Warga berharap apabila kebijakan pemanfaatan kantin sekolah sebagai SPPG diterapkan, pemerintah dapat memastikan seluruh kantin memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi yang telah ditetapkan.
 
Selain mempermudah pengawasan kualitas makanan, sistem ini dinilai dapat meminimalkan penolakan menu oleh siswa, mengurangi potensi pemborosan makanan, serta menekan biaya distribusi dan transportasi dari dapur pusat ke sekolah.
Sumber : Beritasatu.com