Ribuan Demo Mahasiswa Menggelar Aksi 'Menuju Indonesia Bangkrut'

Demonstrasi BEM UI.@Beritasatu.com/Fahri Ali.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek turun ke jalan pada Jumat (12/6/2026) dengan membawa tajuk aksi "Menuju Indonesia Bangkrut".
 
Demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjadi salah satu gelombang kritik terbesar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun.
 
Aksi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa tersebut mengusung lima tuntutan utama, mulai dari penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ruang sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui berbagai persoalan yang terjadi.
 
Tema "Menuju Indonesia Bangkrut" menjadi perhatian karena mencerminkan kegelisahan sebagian kalangan muda terhadap kondisi ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari. Namun, di sisi lain, istilah tersebut juga memunculkan perdebatan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan sejumlah indikator ekonomi makro yang masih menunjukkan stabilitas.
 
Dari Kampus ke Jalanan
 
Keputusan menggelar aksi diambil melalui konsolidasi yang berlangsung di Kampus UI, Depok, pada Rabu (10/6/2026). Selain mahasiswa UI, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, hingga sejumlah organisasi mahasiswa nasional.
 
Massa aksi diperkirakan mencapai 1.500 orang dan terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung.
 
Ketua BEM Fakultas Hukum UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan mahasiswa melihat adanya kesenjangan antara perbaikan indikator ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
 
"Pelemahan nilai tukar rupiah serta kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM semakin membebani kehidupan masyarakat. Meski indikator makro tampak membaik, dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah," ujarnya.
 
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Sympati Dimas Rafi'i yang menyebut aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
 
Salah satu isu yang paling banyak memicu kemunculan aksi adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
 
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 13.200 per liter. Penyesuaian harga juga dilakukan sejumlah operator SPBU swasta sehingga harga BBM nonsubsidi di berbagai jaringan kini berada pada kisaran Rp 16.000 per liter.
 
Meski demikian, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter, sementara Biosolar bertahan di Rp 6.800 per liter.
 
Bagi masyarakat kelas menengah yang bergantung pada kendaraan pribadi, kenaikan harga BBM nonsubsidi langsung berdampak terhadap pengeluaran bulanan. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat narasi bahwa tekanan ekonomi semakin terasa di tingkat rumah tangga.
 
Namun dari sudut pandang pasar keuangan, kebijakan tersebut justru mendapat respons positif. Nilai tukar rupiah tercatat menguat ke level Rp 17.900 per dolar AS pada perdagangan 10 Juni 2026 setelah sebelumnya berada di kisaran Rp 18.058 per dolar AS.
 
Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pasar melihat langkah tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan program pemerintah.
 
Perbedaan respons inilah yang memperlihatkan adanya jarak antara persepsi masyarakat dan penilaian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.

Narasi "Menuju Indonesia Bangkrut" yang diusung mahasiswa mencerminkan kritik politik dan sosial terhadap arah kebijakan pemerintah. Namun secara ekonomi, istilah bangkrut memiliki definisi yang jauh lebih spesifik.
 
Dalam konteks negara, kebangkrutan biasanya ditandai ketidakmampuan pemerintah membayar utang, gagal memenuhi kewajiban fiskal, atau mengalami krisis keuangan yang menyebabkan aktivitas pemerintahan lumpuh.
 
Hingga saat ini, berbagai indikator dasar belum menunjukkan kondisi tersebut. Pemerintah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang, menjalankan belanja negara, serta menjaga fungsi pelayanan publik.
 
Meski demikian, kekhawatiran mahasiswa tidak muncul tanpa alasan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan terhadap daya beli, serta kekhawatiran terhadap efektivitas sejumlah program besar pemerintah menjadi sumber keresahan yang nyata di masyarakat.
 
Karena itu, istilah "Menuju Indonesia Bangkrut" lebih tepat dipahami sebagai ekspresi politik dan simbol protes terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, bukan sebagai gambaran teknis mengenai status keuangan negara.
 
Eskalasi Gerakan Mahasiswa
 
Aksi hari ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi simbolik yang sebelumnya digelar BEM UI di Tugu Makara pada 20 Mei 2026.
 
Jika aksi sebelumnya berlangsung di lingkungan kampus, demonstrasi kali ini bergerak ke ruang publik dengan melibatkan lebih banyak organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
 
Tidak hanya di Bundaran HI, sedikitnya 33 aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai titik Jakarta pada hari yang sama. Kawasan Patung Kuda, Monas, Harmoni, hingga Rawamangun menjadi lokasi konsentrasi massa yang membawa isu mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
 
Komunikasi Pemerintah Jadi Ujian
 
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai perdebatan mengenai kondisi ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari persoalan komunikasi publik.
 
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi program, tetapi juga kemampuan pemerintah menjelaskan alasan, manfaat, dan dampak kebijakan kepada masyarakat.
 
"Komunikasi negara harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren viral," kata Suko kepada Beritasatu.com.
 
Ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih dialogis agar perbedaan persepsi mengenai kondisi ekonomi tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.
 
Menurut Suko, di era digital komunikasi publik bukan lagi sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
 
"Tanpa transformasi komunikasi yang berbasis dialog sosial, mustahil terwujud pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik dan tata kelola yang baik," ujarnya.
 
Antara Data dan Persepsi
 
Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" pada akhirnya memperlihatkan satu realitas penting dalam kehidupan demokrasi: kondisi ekonomi tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga melalui pengalaman masyarakat sehari-hari.
 
Di satu sisi, pemerintah dan pelaku pasar melihat stabilitas fiskal serta penguatan indikator makro sebagai sinyal positif. Di sisi lain, masyarakat menilai ekonomi dari harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 
Perbedaan cara pandang itulah yang kini menjadi tantangan terbesar pemerintah. Bukan semata menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat dan dipahami secara luas.
 
Respons pemerintah terhadap aspirasi yang muncul dalam aksi ini akan menjadi penentu apakah jarak antara data ekonomi dan persepsi publik dapat dipersempit, atau justru semakin melebar dalam waktu mendatang.
Sumber : Beritasatu.com