Proses penyiapan makanan pada program
Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran, Jawa
Barat.@Beritasatu.com/Muhamad Iqbal,
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Istana Kepresidenan menanggapi wacana pemanfaatan kantin
sekolah sebagai dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),
khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi mengatakan gagasan tersebut bukan arahan khusus dari Presiden
Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan itu muncul sebagai bagian dari berbagai
pembahasan yang dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola program
MBG.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah
sebenarnya telah memahami kondisi geografis dan karakteristik daerah di
Indonesia sangat beragam. Maka dari itu, penerapan satu model Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak selalu cocok diterapkan di seluruh wilayah.
Untuk menjawab tantangan tersebut,
pemerintah telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencari berbagai alternatif
dan skema yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,
terutama kawasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
"Oleh karena itu, dalam rangka
perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang
mungkin bisa dilakukan, yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di
tempat-tempat yang ideal," kata Prasetyo di hadapan wartawan di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, daerah-daerah
tertentu, khususnya wilayah 3T, membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan
daerah dengan sarana dan prasarana lebih memadai. Kondisi itulah yang
melatarbelakangi munculnya gagasan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia,
termasuk kantin sekolah, untuk mendukung penyediaan makanan bergizi.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai
opsi yang berkembang saat ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi
kebijakan yang diputuskan untuk diterapkan.
"Semua sedang dikaji oleh
teman-teman pimpinan BGN yang baru," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang
mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema baru guna memperluas
pelaksanaan program MBG, terutama di wilayah 3T.
Salah satu metode yang dipertimbangkan
adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah,
dapur umum, dan dapur komunitas. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan
efisiensi pelaksanaan program sekaligus mengurangi kebutuhan pembangunan dapur
baru atau SPPG.
Selain itu, BGN juga membuka peluang
kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perluasan layanan MBG. Mitra
yang dapat terlibat antara lain badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta
melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, maupun lembaga
lainnya.
Nanik menyebut, pendekatan tersebut
juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG. Meski
demikian, ia menekankan pihaknya tetap menjadikan kualitas makanan menjadi
prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
"Jadi ada beberapa alternatif,
intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN dan kita intinya tidak harus
membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur,
misalnya kantin sekolah," ungkap Nanik dalam konferensi pers di Kantor
Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar