Dengan anggaran yang mencapai ratusan
triliun rupiah, setiap celah dalam tata kelola berpotensi menimbulkan
pemborosan, konflik kepentingan, bahkan tindak pidana korupsi. Karena itu,
keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperluas
jangkauan pelayanan, tetapi juga integritas dalam mengelola anggaran.
Besarnya anggaran tersebut
memperlihatkan skala intervensi negara yang sangat besar. Namun, semakin luas
program dijalankan, semakin kompleks pula pengawasan yang harus dilakukan.
Pemerintah harus memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar
menghasilkan manfaat bagi penerima.
Delapan Titik Rawan
Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam tata kelola MBG. Risiko tersebut
mencakup konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG), lemahnya transparansi verifikasi yayasan, ketidakjelasan prosedur,
hingga persoalan pelaporan keuangan.
KPK menilai besarnya skala program belum
sepenuhnya diimbangi kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan
yang memadai.
"Besarnya skala program dan
anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan
mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas,
konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaannya," demikian kajian KPK yang dikutip Antara,
17 April 2026.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko
penyimpangan tidak hanya muncul ketika anggaran sudah dibelanjakan. Persoalan
dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penentuan pihak yang terlibat, hingga
pelaksanaan pengadaan.
Penunjukan mitra, misalnya, perlu
memiliki kriteria yang terbuka dan dapat diuji. Tanpa mekanisme verifikasi yang
transparan, terdapat risiko pihak yang tidak memiliki kapasitas memadai
memperoleh akses terhadap pengelolaan program.
Demikian pula dalam pengadaan bahan
pangan. Perbedaan harga antardaerah, ketidakjelasan standar biaya, dan lemahnya
pencatatan transaksi dapat membuka peluang penggelembungan harga atau pengadaan
yang tidak efisien.
Risiko lainnya adalah ketidaksesuaian
antara jumlah makanan yang dilaporkan dengan produksi dan distribusi
sebenarnya. Apabila sistem pencatatan tidak terintegrasi, pemerintah akan
kesulitan memastikan apakah anggaran yang dibelanjakan sebanding dengan
pelayanan yang diberikan.
Dana Besar, Pengawasan
Harus Diperketat
Pengamat kebijakan publik Prof Trubus
Rahadiansyah menilai penegakan hukum dalam pelaksanaan MBG harus dilakukan
secara tegas, terutama terhadap mitra pelaksana BGN yang mengelola dana APBN.
Menurut dia, sanksi bagi pihak yang
terbukti melakukan pelanggaran tidak cukup hanya berupa pemutusan kerja sama
atau pemberhentian. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, persoalan tersebut
harus diproses melalui mekanisme hukum.
Trubus mengingatkan terdapat dua
persoalan utama yang membayangi keberlangsungan MBG, yakni risiko keracunan
makanan dan potensi korupsi. Kedua persoalan tersebut harus ditangani secara
serius karena menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus penggunaan anggaran
negara.
"Dalam MBG ini ada dua penyakit
utama, yaitu keracunan makanan dan korupsi. Hukumnya harus tegas dan berefek
jera, bukan sekadar imbauan, melainkan hukuman penjara," tegas Trubus.
Ia menilai setiap pengelola dapur dan
penyedia jasa yang menggunakan anggaran negara harus memiliki tanggung jawab
yang jelas. Pengawasan juga harus memastikan tidak ada pihak yang memperoleh
keuntungan melalui praktik yang bertentangan dengan ketentuan.
Celah Pengawasan dari
Pusat hingga Daerah
Salah satu tantangan dalam pengawasan
MBG adalah panjangnya rantai pelaksanaan program. BGN memiliki tanggung jawab
dalam pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan program, sementara pemerintah
daerah memiliki peran dalam mendukung koordinasi dan pengawasan sesuai
kewenangannya.
Trubus mendorong evaluasi berkala
melibatkan pemerintah daerah secara aktif dan terstruktur. Pengawasan tidak
boleh hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi juga perlu melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Keterlibatan dinas pangan daerah dinilai
penting untuk memastikan bahan baku yang dipasok ke SPPG memenuhi standar mutu,
kesegaran, dan keamanan pangan.
"Langkah paling mendesak adalah
memastikan pengawasan pemda berjalan. Libatkan DPRD yang memiliki fungsi
pengawasan agar turun berkala. Dinas pangan setempat juga harus menetapkan
standar baku agar pasokan bahan baku yang masuk benar-benar segar dan
berkualitas tinggi," tuturnya.
Pengawasan lintas lembaga diperlukan
agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan
terhadap dokumen administrasi, tetapi harus menyentuh kondisi riil pengadaan,
operasional dapur, dan kualitas makanan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan
setiap pihak yang terlibat memiliki pembagian kewenangan yang tegas. BGN,
pengelola SPPG, yayasan, mitra, pemasok, dan pemerintah daerah harus memahami
tanggung jawab masing-masing.
Ketidakjelasan pembagian kewenangan
dapat menyulitkan penelusuran apabila ditemukan penyimpangan atau kerugian
negara.
Transparansi Pengadaan
dan Keuangan
Penguatan pengawasan MBG juga
membutuhkan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran. Publik perlu
mengetahui bagaimana mekanisme penentuan mitra, pengadaan bahan pangan, standar
biaya operasional, serta hasil evaluasi pelaksanaan program.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan
adalah membangun sistem pencatatan transaksi secara terintegrasi. Setiap
pembelian bahan pangan perlu memiliki bukti transaksi, identitas pemasok,
volume barang, harga, dan waktu pengiriman.
Data tersebut dapat digunakan untuk
membandingkan harga pengadaan dengan harga pasar serta mengidentifikasi
transaksi yang tidak wajar.
Pemerintah juga perlu memperkuat audit
internal dan pengawasan eksternal. Pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah harus berjalan seiring dengan pengawasan lembaga pemeriksa sesuai
kewenangannya.
Selain itu, saluran pengaduan masyarakat
dan perlindungan terhadap pelapor perlu diperkuat. Guru, orang tua, pekerja
dapur, pemasok, dan masyarakat sekitar merupakan pihak yang dapat membantu
mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Keterbukaan informasi juga dapat
mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Pengadaan yang transparan
memberikan kesempatan lebih luas bagi petani, koperasi, dan UMKM lokal untuk
memasok kebutuhan dapur tanpa harus bergantung pada kelompok pemasok tertentu.
Mengawal Uang Negara,
Menjaga Kepercayaan Publik
Transformasi MBG membutuhkan perubahan
tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyaluran anggaran,
tetapi juga ketepatan penggunaan dan pertanggungjawabannya.
Besarnya anggaran harus diikuti sistem
pengawasan yang sebanding. Pemerintah perlu memastikan penunjukan mitra
dilakukan secara transparan, pengadaan bahan pangan berlangsung secara wajar,
operasional dapur dapat diaudit, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai
ketentuan.
Pengawasan juga harus berorientasi pada
hasil. Anggaran yang terserap tinggi tidak otomatis menunjukkan program berjalan
efektif. Pemerintah perlu membuktikan bahwa belanja tersebut menghasilkan
makanan berkualitas, aman dikonsumsi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat
bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan publik
terhadap MBG tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemerintah menyediakan
makanan bagi puluhan juta penerima manfaat. Kepercayaan tersebut juga
bergantung pada kemampuan negara menjaga integritas setiap rupiah uang rakyat
yang digunakan.
Program sebesar MBG harus memiliki
sistem pengawasan yang kuat sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Tanpa
transparansi dan akuntabilitas, tujuan memperbaiki gizi masyarakat berisiko
terganggu oleh persoalan tata kelola dan penyimpangan anggaran.
Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar