Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.@Beritasatu.com/Stefani
Wijaya.
MAJALAHJURNALIS.Com
(Jakarta) - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mulai melakukan pemeriksaan terhadap
prajurit aktif yang diduga terlibat kasus korupsi dana siap pakai (DSP)
kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemeriksaan
tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan
pihaknya telah menerima informasi mengenai pemeriksaan internal TNI terhadap
personel yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi dana
penanganan bencana tersebut "Kami mendapatkan informasi soal itu sudah
dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI," katanya di Gedung
Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut
menunjukkan TNI telah menindaklanjuti informasi yang sebelumnya disampaikan KPK
mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara BNPB. "Kami
meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa
yang KPK sampaikan dalam surat tersebut," ujarnya.
Meski demikian, KPK belum memerinci
identitas kedua prajurit aktif tersebut maupun hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan Puspom TNI.
Bersurat ke Panglima
TNI
Keterlibatan personel militer dalam
perkara dugaan korupsi dana bencana mulai menjadi perhatian setelah KPK
menemukan indikasi adanya dua prajurit aktif yang berkaitan dengan konstruksi
perkara. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan
keterlibatan personel tersebut.
Sebelumnya, KPK juga telah berkoordinasi
dengan Puspom TNI mengenai kemungkinan peran sejumlah prajurit dalam perkara
yang sedang disidik. KPK turut menyampaikan informasi mengenai dugaan peran
seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang pernah menjabat sebagai kepala
BNPB.
Melalui koordinasi tersebut, KPK
berharap penanganan perkara dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing
lembaga. Informasi terbaru mengenai pemeriksaan oleh Puspom TNI menunjukkan
adanya perkembangan dalam koordinasi antara KPK dan institusi militer.
Namun, pemeriksaan tersebut belum
berarti kedua prajurit aktif yang dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka.
OTT KPK
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai
BNPB terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13
Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang yang diduga
memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan dana penanganan bencana.
Sehari setelah operasi, tepatnya pada 14
Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka
adalah BS, tenaga ahli kepala BNPB yang juga merupakan adik dari Letnan
Jenderal TNI berinisial S, pejabat yang saat itu memimpin BNPB.
Selain BS, penyidik menetapkan GPS yang
menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala subdirektorat
pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan BNPB sebagai tersangka. Tiga tersangka
lainnya terdiri atas RE selaku tenaga ahli kepala BNPB, GP yang merupakan
direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.
Penetapan kelima tersangka tersebut
menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang
seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan bencana.
Dalam pengembangan perkara, KPK menyita
sejumlah barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 5,47 miliar pada 16 Oktober
2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang,
emas fisik, tabungan emas, serta aset kripto.
Uang tunai yang diamankan meliputi US$
7.500, 9.000 dolar Singapura, dan Rp 3,35 miliar. Selain itu, penyidik menyita
56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram yang ditaksir bernilai Rp
315,8 juta.
KPK juga mengamankan tabungan emas
seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp 452 juta serta aset kripto senilai Rp
1,10 miliar. Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan
penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB.
Penggeledahan KPK
Setelah menetapkan para tersangka, KPK
melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan BNPB. Salah satu lokasi yang
menjadi sasaran adalah ruangan kepala BNPB. Penyidik juga menggeledah sejumlah
ruangan lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
Langkah tersebut dilakukan untuk
mengumpulkan dokumen dan barang bukti tambahan guna memperjelas dugaan
penyimpangan penggunaan dana kebencanaan. Selain mendalami peran para tersangka
dari unsur sipil, KPK terus berkoordinasi dengan TNI untuk mengusut kemungkinan
keterlibatan personel militer.
Pemeriksaan yang dilakukan Puspom TNI
menjadi bagian dari tindak lanjut koordinasi tersebut. KPK menyatakan masih
menunggu perkembangan pemeriksaan di lingkungan TNI, sedangkan penyidikan
terhadap para tersangka kasus korupsi dana siap pakai BNPB terus berlangsung.
Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar