Jimly
Asshiddiqie.@Beritasatu.com/Andrew Tito.
MAJALAHJURNALIS.Com
(Jakarta) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata
negara Prof Jimly Asshiddiqie menilai ketentuan dalam Undang-Undang tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mensyaratkan calon wakil presiden berasal
dari partai politik pengusung keliru dan bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3
disebutkan bahwa MPR memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh
presiden berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang
mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.
Jimly menjelaskan, konstitusi tidak
membatasi asal calon wakil presiden yang diusulkan presiden untuk mengisi
kekosongan jabatan tersebut. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur
presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling
lambat 60 hari.
"Di UU MD3 disebut calonnya
diprakarsai-artinya diajukan presiden dan berasal dari partai pengusung.
Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,"
ujar Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik “Sosialisme Islam” di
kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.
Jimly mengatakan polemik ini muncul
akibat perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan penjelasan UU MD3. Dalam
penjelasan UU MD3, calon wakil presiden yang diajukan presiden disyaratkan berasal
dari partai politik pengusung.
Menurut Jimly, ketentuan tersebut keliru
karena mencampuradukkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden
dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia menjelaskan, persyaratan calon
berasal dari partai politik hanya berlaku dalam kondisi kekosongan jabatan
presiden dan wakil presiden sekaligus atau dalam waktu bersamaan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi tersebut, tugas
kepresidenan dijalankan sementara oleh triumvirat yang terdiri atas menteri
luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.
Sementara itu, jika hanya jabatan wakil
presiden yang kosong, presiden tetap menjalankan tugasnya. Mekanisme pengisian
jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal
terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh
presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,"
tegasnya.
Atas dasar itu, Jimly menyebut presiden
memiliki keleluasaan menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan
diajukan kepada MPR. Kandidat tersebut dapat berasal dari partai politik
koalisi, partai di luar koalisi, maupun kalangan nonpartai.
Jimly juga menemukan dua persoalan
formil dalam ketentuan UU MD3 tersebut.
Pertama, aturan itu membentuk
norma baru yang dinilai menyimpang dari konstitusi.
Kedua, norma mengenai asal calon wakil
presiden hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh
undang-undang.
Meski demikian, Jimly menawarkan
penafsiran moderat untuk menjembatani perbedaan aturan tersebut. Frasa
"berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebagai sosok yang
mendapat persetujuan partai pengusung, bukan harus menjadi kader internal
partai.
Namun, ia menegaskan konstitusi tetap
harus menjadi rujukan utama karena memiliki kedudukan lebih tinggi dalam
hierarki peraturan perundang-undangan.
"Sebaiknya presiden
mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah.
Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita
tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya
Undang-Undang Dasar," ucapnya.
Jimly menambahkan, pengisian jabatan
wakil presiden perlu segera dilakukan setelah Gibran Rakabuming mundur. Ia
menyebut MPR siap menggelar sidang untuk memilih satu dari dua nama yang
diusulkan presiden.
Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar