Ticker

7/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mantan Ketua MK Jimly Sebut Syarat Cawapres dari Koalisi Berdasarkan UU MD3 bertentangan dengan UUD 45

 

Jimly Asshiddiqie.@Beritasatu.com/Andrew Tito.


MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menilai ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mensyaratkan calon wakil presiden berasal dari partai politik pengusung keliru dan bertentangan dengan UUD 1945.
 
Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 disebutkan bahwa MPR memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.
 
Jimly menjelaskan, konstitusi tidak membatasi asal calon wakil presiden yang diusulkan presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
 
"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujar Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik “Sosialisme Islam” di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.
 
Jimly mengatakan polemik ini muncul akibat perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan penjelasan UU MD3. Dalam penjelasan UU MD3, calon wakil presiden yang diajukan presiden disyaratkan berasal dari partai politik pengusung.
 
Menurut Jimly, ketentuan tersebut keliru karena mencampuradukkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
 
Ia menjelaskan, persyaratan calon berasal dari partai politik hanya berlaku dalam kondisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden sekaligus atau dalam waktu bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan sementara oleh triumvirat yang terdiri atas menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.
 
Sementara itu, jika hanya jabatan wakil presiden yang kosong, presiden tetap menjalankan tugasnya. Mekanisme pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 
"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.
 
Atas dasar itu, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Kandidat tersebut dapat berasal dari partai politik koalisi, partai di luar koalisi, maupun kalangan nonpartai.
 
Jimly juga menemukan dua persoalan formil dalam ketentuan UU MD3 tersebut. 
Pertama, aturan itu membentuk norma baru yang dinilai menyimpang dari konstitusi. 
 
Kedua, norma mengenai asal calon wakil presiden hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan, bukan dalam batang tubuh undang-undang.
 
Meski demikian, Jimly menawarkan penafsiran moderat untuk menjembatani perbedaan aturan tersebut. Frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebagai sosok yang mendapat persetujuan partai pengusung, bukan harus menjadi kader internal partai.
 
Namun, ia menegaskan konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama karena memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
 
"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.
 
Jimly menambahkan, pengisian jabatan wakil presiden perlu segera dilakukan setelah Gibran Rakabuming mundur. Ia menyebut MPR siap menggelar sidang untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan presiden.
Sumber : Beritasatu.com

Posting Komentar

0 Komentar