Oleh : Fauziah
Ilustrasi RUU Perampasan Aset.@ChatGPT/AI.
Dalam konteks RUU Perampasan Aset, jangkauan penanganan aset mencakup harta yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan otoritas negara lain sesuai ketentuan dan kerja sama hukum yang berlaku
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Pengembalian aset
yang diduga berasal dari tindak pidana menjadi salah satu tantangan dalam
pemberantasan kejahatan, termasuk korupsi. Persoalannya, proses hukum terhadap
pelaku tidak selalu dapat diselesaikan hingga putusan pidana, sementara harta
yang berkaitan dengan kejahatan masih perlu ditelusuri.
Salah satu konsep yang digunakan untuk
menjawab persoalan tersebut adalah Nonconviction Based Asset Forfeiture (NCB),
yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap
pemilik atau penguasanya.
Konsep ini menjadi salah satu materi
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak
Pidana. Melalui pendekatan tersebut, proses hukum diarahkan pada aset yang
diduga berkaitan dengan tindak pidana, bukan semata-mata pada orang yang
menguasainya.
Meski demikian, perampasan tanpa
pemidanaan bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang tanpa dasar
hukum. Hubungan antara aset dan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui
mekanisme hukum yang berlaku.
NCB Menempatkan Aset
sebagai Objek Gugatan
Nonconviction Based Asset Forfeiture merupakan
mekanisme hukum yang memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus
menunggu pemiliknya dijatuhi hukuman pidana.
Pendekatan ini dikenal pula dengan
istilah perampasan aset in rem. Artinya, proses hukum berfokus pada benda atau
harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam mekanisme tersebut, negara harus
membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan berasal dari hasil kejahatan
atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemeriksaan
tidak hanya berpusat pada pembuktian apakah seseorang melakukan kejahatan,
tetapi juga pada status dan asal-usul harta yang dikuasainya.
Hal ini membedakan NCB dari perampasan
aset yang menjadi bagian dari proses pemidanaan. Pada pendekatan konvensional,
perampasan umumnya berkaitan dengan perkara pidana terhadap pelaku. Sementara
itu, NCB menyediakan jalur hukum tersendiri untuk memeriksa aset.
Mekanisme tersebut dapat digunakan dalam
kondisi tertentu ketika proses penuntutan terhadap pelaku tidak dapat
dilaksanakan atau menghadapi hambatan.
Landasan Internasional
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan
mendapat perhatian dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi.
Salah satu ketentuan yang menjadi
rujukan adalah Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Pasal tersebut mendorong negara
pihak untuk mempertimbangkan langkah hukum yang memungkinkan perampasan hasil
kejahatan tanpa melalui pemidanaan dalam keadaan tertentu.
Ketentuan ini berkaitan dengan situasi
ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya,
atau tidak dapat dituntut karena kondisi tertentu. Dalam keadaan seperti itu,
proses pidana terhadap orang yang bersangkutan dapat terkendala, tetapi aset
yang diduga berasal dari kejahatan masih dapat menjadi objek penanganan hukum.
Indonesia telah meratifikasi UNCAC
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003.
Namun, pengaturan khusus mengenai
mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan masih menjadi bagian dari pembahasan
RUU Perampasan Aset. Karena itu, konsep internasional tersebut perlu dibedakan
dari ketentuan yang sudah berlaku dalam sistem hukum nasional.
Perbedaan NCB dengan
Perampasan melalui Proses Pidana
NCB dan perampasan aset melalui proses
pidana sama-sama berkaitan dengan pengambilalihan harta yang memiliki hubungan
dengan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada objek yang diperiksa dan dasar
pengambilan keputusan.
Dalam proses pidana, aparat penegak
hukum menangani perkara dengan tujuan membuktikan kesalahan seseorang. Apabila
terbukti bersalah, pengadilan dapat menjatuhkan pidana dan menetapkan
konsekuensi hukum terhadap aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, NCB memusatkan pemeriksaan
pada aset. Negara mengajukan gugatan untuk membuktikan bahwa harta tersebut
berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan
bersalah terhadap pemiliknya.
Mekanisme ini tidak menghapus kewajiban
pembuktian. Negara tetap harus menunjukkan dasar yang menghubungkan aset dengan
tindak pidana di hadapan pengadilan.
Pendekatan tersebut dapat menjadi
pilihan ketika pelaku tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum atau penuntutan
tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, sepanjang persyaratan penerapannya
terpenuhi.
Rangkaian Proses Perampasan
Aset Tanpa Pemidanaan
Mekanisme NCB tidak dilakukan dengan
langsung mengambil alih seluruh harta yang dicurigai. Terdapat sejumlah tahapan
yang perlu dilalui, mulai dari penelusuran hingga penentuan status aset oleh
pengadilan.
1. Menelusuri harta yang
diduga terkait tindak pidana
Tahap awal dilakukan dengan
mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan
untuk melakukan kejahatan.
Penelusuran dapat dilakukan berdasarkan
hasil penyidikan atau penuntutan. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan,
bentuk, serta hubungan harta tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
2. Mengamankan aset
melalui pemblokiran dan penyitaan
Setelah aset teridentifikasi, langkah
pengamanan dapat dilakukan melalui pemblokiran atau penyitaan sesuai ketentuan
hukum.
Tindakan tersebut bertujuan mencegah
aset dipindahtangankan atau dialihkan selama proses perampasan berlangsung.
Namun, pengamanan ini belum berarti aset telah ditetapkan menjadi milik negara.
3. Memberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan
Pihak yang merasa haknya terganggu
akibat tindakan terhadap aset dapat menyampaikan keberatan atau pengaduan
melalui mekanisme yang disediakan.
Kesempatan tersebut diperlukan untuk
memastikan pihak yang memiliki kepentingan atas harta tidak kehilangan haknya
tanpa melalui proses pemeriksaan.
4. Mengajukan
permohonan kepada pengadilan
Negara kemudian mengajukan permohonan
atau gugatan perampasan aset ke pengadilan. Pada tahap ini, bukti mengenai
asal-usul dan keterkaitan harta dengan tindak pidana menjadi bagian penting
yang harus disampaikan.
Pengadilan akan memeriksa permohonan
tersebut sebelum menentukan apakah aset memenuhi persyaratan untuk dirampas.
5. Mengumumkan proses
dan melibatkan pihak ketiga
Proses perampasan juga memperhatikan
kepentingan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset. Karena itu,
pengumuman mengenai aset yang menjadi objek permohonan diperlukan agar pihak
berkepentingan dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung.
Pihak ketiga yang merasa memiliki hak
atas harta tersebut dapat mengajukan keberatan. Mekanisme pembuktian terhadap
klaim tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam rancangan aturan.
6. Menunggu pemeriksaan
dan penetapan pengadilan
Pengadilan memeriksa bukti serta
keberatan yang diajukan oleh pihak terkait. Hakim kemudian menentukan apakah
aset tersebut dapat dirampas atau harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Apabila keterkaitan aset dengan tindak
pidana terbukti sesuai ketentuan, pengadilan dapat menetapkan perampasan.
Sebaliknya, jika dasar perampasan tidak terbukti, aset dapat dikembalikan.
7. Mengelola aset yang
telah dirampas
Aset yang telah ditetapkan untuk
dirampas negara selanjutnya masuk dalam proses pengelolaan barang rampasan.
Pengelolaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan aset hasil tindak pidana
dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Situasi yang Dapat
Menjadi Dasar Penerapan NCB
Perampasan aset tanpa pemidanaan berkaitan
dengan keadaan ketika proses hukum terhadap pelaku tidak dapat berjalan secara
normal. Salah satu contohnya adalah ketika tersangka atau terdakwa meninggal
dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
Kondisi lain yang menjadi perhatian mencakup
keadaan ketika seseorang tidak dapat dituntut karena sakit permanen, perkara
tidak dapat disidangkan, atau aset hasil tindak pidana baru ditemukan setelah
perkara pidana diputus.
Dalam situasi tersebut, mekanisme NCB
dapat membuka jalur tersendiri untuk memeriksa harta yang diduga berkaitan
dengan kejahatan.
Meski demikian, keadaan tersebut tidak
otomatis membuat seluruh aset milik seseorang dapat dirampas. Negara tetap
harus memenuhi persyaratan dan membuktikan hubungan antara harta yang menjadi
objek gugatan dengan tindak pidana.
Perlindungan Pemilik
Aset dan Pihak Ketiga
Penerapan NCB tidak hanya berkaitan
dengan kepentingan negara dalam memulihkan aset, tetapi juga menyangkut
perlindungan hak kepemilikan.
Salah satu hal yang harus diperhatikan
adalah kemungkinan suatu aset dikuasai atau dimiliki oleh pihak yang tidak
terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, mekanisme keberatan dan kesempatan
bagi pihak ketiga untuk membuktikan haknya menjadi bagian penting dalam proses
tersebut.
Negara juga perlu memiliki bukti yang
memadai untuk menunjukkan bahwa aset yang dimohonkan perampasannya memang
memiliki hubungan dengan tindak pidana. Penelusuran asal-usul harta tidak dapat
dilakukan hanya berdasarkan dugaan tanpa melalui proses pembuktian.
Selain itu, proses pemeriksaan di
pengadilan diperlukan untuk memastikan keputusan perampasan memiliki dasar
hukum yang jelas. Dengan demikian, kepentingan pemulihan aset tetap berjalan
beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Kerja Sama Antarnegara
untuk Menelusuri Aset
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana
tidak selalu berada di wilayah negara tempat kejahatan dilakukan. Sebagian
harta dapat ditempatkan atau dialihkan ke luar negeri sehingga proses
penelusurannya membutuhkan kerja sama lintas negara.
Dalam konteks RUU Perampasan Aset,
jangkauan penanganan aset mencakup harta yang berada di dalam maupun di luar
wilayah Indonesia. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan otoritas negara
lain sesuai ketentuan dan kerja sama hukum yang berlaku.
Kerja sama juga dapat dilakukan ketika
negara lain membutuhkan bantuan untuk menelusuri atau memulihkan aset yang
berada di Indonesia. Salah satu prinsip yang menjadi perhatian adalah
resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antarnegara dalam memberikan bantuan.
Dengan mekanisme tersebut, penanganan
aset tidak hanya bergantung pada lokasi keberadaan harta, tetapi juga pada
kerja sama hukum yang dapat dilakukan antarnegara. (Opini ini diangkat dari media online nasional Beritasatu.com)
0 Komentar