MAJALAHJURNALIS.Com (Bogor) – Dugaan praktik rangkap jabatan yang melibatkan Asep Sutiana, Ketua K3S
Kecamatan Cariu sekaligus Kepala SDN 03 Cariu dan Ketua BPD Desa Mekarwangi,
kini menjadi sorotan tajam LSM KCBI. Temuan ini dinilai sebagai preseden buruk yang
mencederai integritas birokrasi di wilayah Kabupaten Bogor. Ketua LSM KCBI Bogor, Agus Marpaung, dengan tegas
mempertanyakan legalitas serta etika di balik tumpukan jabatan tersebut.
Menurutnya, LSM KCBI tidak akan tinggal diam melihat adanya potensi
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum abdi negara tersebut. Persoalan ini dipandang LSM KCBI sebagai ancaman
serius terhadap profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan desa yang
bersih.
LSM KCBI menilai, mustahil seorang pejabat bisa
fokus menjalankan kewajibannya jika terbagi dalam peran pengawasan desa dan
kepemimpinan sekolah secara bersamaan. Dalam kajian hukumnya, LSM KCBI merujuk pada
indikasi pelanggaran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang ASN. LSM KCBI menekankan bahwa aturan tersebut dibuat
untuk mencegah konflik kepentingan, bukan untuk diabaikan demi kepentingan
pribadi. Oleh karena itu, LSM KCBI mendesak Camat Cariu,
DPMD, BKPSDM, hingga Inspektorat Kabupaten Bogor untuk segera melakukan
pemeriksaan investigatif.
LSM KCBI menuntut transparansi penuh dan evaluasi
total terhadap jabatan yang disandang Asep Sutiana agar marwah birokrasi tetap
terjaga. Hingga berita ini disusun, pihak terkait belum
memberikan respons atas konfirmasi yang dilayangkan tim media bersama LSM KCBI
pada Kamis (12/11/2026). LSM KCBI menyatakan akan terus mengawal kasus ini
hingga ada tindakan nyata dari instansi yang berwenang. (C/TN)
0 Komentar