Politisi
senior Partai Golkar asal NTT Melchias Markus Mekeng.@Istimewa
MAJALAHJURNALIS.Com
(Jakarta) - Partai Golkar meminta pemerintahan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan kebijakan afirmatif
untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dalam bidang pendidikan.
Kebijakan itu dengan memberikan alokasi khusus sekolah kedinasan untuk
putra-putri dari NTT.
“Selama
ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer
maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” ujar
politisi senior Partai Golkar asal NTT yang merupakan anggota Komisi XI DPR
Melchias Markus Mekeng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Mekeng
mengungkapkan, sekolah kedinasan yang perlu mendapatkan alokasi khusus seperti
Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara
(AAU). Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan,
Statistik, dan sekolah kedinasan dari berbagai BUMN.
"Anak-anak
NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan
sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama yang ada di Jawa. Tetapi
masalahnya, infrastruktur pendidikan di NTT masih sangat terbatas," tandas
dia.
Mekeng
mencontohkan, banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan.
Kemudian sekolah-sekolah yang tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim
memiliki laboratorium untuk praktik atau penelitian.
Persoalan
lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada sehingga buku-buku pelajaran
pun sulit diperoleh .Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki handphone (HP)
sangat sedikit. Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.
Tak
hanya itu, kata Mekeng, jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas
sampai ke desa-desa. Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan.
“Kesulitan-kesulitan
ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini
berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari
negara,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini.
Mekeng
menilai, tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT akan
berperan banyak dalam pembangunan di negara ini. Pasalnya, akses masuk
sekolah-sekolah kedinasan tidak ada, padahal banyak pemimpin di republik ini
hadir dari sekolah-sekolah kedinasan.
“Ini
penting bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang karena infrastruktur tidak
mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.
Hal
yang sama disampaikan Gubernur NTT yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi NTT
Emanuel Melkiades Laka Lena. Melki berkomitmen tidak hanya memperoleh kuota
khusus, tetapi anak-anak NTT juga siap bersaing di tengah persaingan ketat
sekolah kedinasan.
“Kami
akan mengadakan program pendidikan tambahan selama tiga tahun di SMA dengan
dukungan dari TNI dan Polri. Program ini mencakup pelatihan fisik, pembinaan
mental, serta bimbingan akademik untuk mempersiapkan para calon siswa
menghadapi seleksi sekolah kedinasan yang terkenal ketat,” kata Melki.
Sementara
itu, politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Umbu Rudy Kabunang
menyebut permintaan kuota khusus sekolah kedinasan berangkat dari keprihatinan
terhadap minimnya akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri NTT. Kondisi
ini berujung pada rendahnya peluang anak-anak NTT menembus institusi strategis
negara.
“Ini
bukan sekadar permintaan, tetapi bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam
pemerataan kesempatan bagi daerah yang selama ini menghadapi tantangan besar,”
ujar Rudy, anggota Komisi III DPR dari Golkar ini.
Sumber:
Beritasatu.com
0 Komentar