Temuan ICW, Partai Politik Terafiliasi 28 Yayasan Terkait MBG

Petugas menggunakan mobil box mendistribusikan makanan untuk program makan bergizi gratis hasil olahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polresta Sidoarjo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 3 November 2025.@Antara/Umarul Faruq

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada 28 yayasan mitra makan bergizi gratis atau MBG yang terafiliasi dengan partai politik. Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan 28 yayasan ini merupakan hasil pantauan terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan ICW secara acak pada periode Oktober-November 2025 dari seluruh Indonesia. 
 
“Ketika berbicara soal individunya itu ada sekitar 43. Kenapa individunya jumlahnya lebih banyak? Karena di satu yayasan itu bisa jadi ada lebih dari satu individu yang punya afiliasi terhadap partai politik,” kata Seira di kantor ICW, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
 
Seira mengatakan afiliasi yayasan dengan parpol ini ditandai kepemilikan yayasan oleh pengurus parpol, anggota partai, atau anggota yayasan yang pernah diusung oleh partai politik tertentu dalam kontestasi pemilihan legislatif nasional maupun daerah.
 
“Partai Gerindra, partai yang juga didirikan oleh Presiden Prabowo adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di yayasan kepemilikan SPPG,” ujar Seira.
 
Yayasan yang terafiliasi Partai Gerindra berjumlah 7 yayasan, Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 5 yayasan, Partai Amanat Nasional ada 4, PDIP 3 yayasan, NasDem 3 yayasan, Partai Solidaritas Indonesia 2 yayasan, Partai Berkarya 2, Hanura 2. Sedangkan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia, masing-masing memiliki afiliasi satu yayasan.
 
ICW mencatat, dari total 43 individu yayasan mitra MBG yang terafilias partai politik, 4 di antaranya merupakan anggota DPR RI atau DPRD aktif. 
 
Seira mengatakan data yayasan yang dipantau ICW diperoleh dari lama resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Sedangkan, individu yang terafiliasi partai politik ditelusuri tercantum dalam struktur resmi yayasan.
Sumber : Tempo.co