Dampak Bencana Banjir di Sumatera, 8 Perusahaan Dicabut Izinnya

 

Gelondongan kayu banjir Sumut yang terseret arus hingga memicu kehebohan publik.@Tangkapan layar TikTok/aguslimsy.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq mencabut seluruh izin lingkungan dari delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah dampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Jumlah ini disebut masih bisa bertambah seiring proses investigasi yang terus berjalan.
 
“Untuk saat ini ada 8 perusahaan direview, dokumen masih di daerah, ditarik review lagi di pusat,” ujarnya diwartakan CNBC Indonesia, Kamis (4/12/2025).
 
Menurut Hanif, delapan perusahaan yang tidak disebutkan namanya tersebut bergerak di sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pertambangan, PLTA, dan Perkebunan. Seluruhnya sudah beroperasi dan kini tengah diaudit ulang.
 
Perusahaan-perusahaan itu menjadi sorotan setelah gelondongan kayu terseret arus banjir bandang dan berserakan di sungai hingga pantai berbagai daerah di Sumatra. Temuan itu memicu dugaan kuat bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas industri memperburuk skala bencana.
 
Hanif menegaskan bahwa dugaan keterlibatan perusahaan didukung analisis citra satelit. Kajian awal menunjukkan sekitar 50 ribu hektare dari total 340 ribu hektare area hulu telah berubah menjadi lahan kering akibat pemanfaatan lahan yang agresif.

 
“Kondisi bentang alam Batang Toru di Sumatra Utara turut menjadi sorotan. Meskipun curah hujan di Aceh lebih tinggi, karakteristik landscape Batang Toru yang cekung membuat aliran air langsung terakumulasi dan memperparah dampak banjir bandang,” jelasnya.
 
Kementerian LHK telah mengirimkan surat pemanggilan kepada seluruh perusahaan terkait. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai Senin pekan depan, dan Hanif mengimbau semua perusahaan untuk hadir.
 
Karena bencana ini menimbulkan korban jiwa ratusan orang, Kementerian LHK tidak hanya akan menempuh jalur administratif, tetapi juga membuka jalan pendekatan pidana. Pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin tanpa pertimbangan ekologis juga akan dikenai sanksi.
 
Langkah ini, kata Hanif, ditempuh untuk memberikan efek jera dan memastikan pengelolaan lingkungan ke depan lebih berhati-hati.
 
Dalam waktu dekat, menteri berusia 54 tahun itu akan meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana di Sumatra. Kementerian juga menggandeng berbagai universitas di wilayah terdampak untuk mengkaji akar masalah dan merumuskan mitigasi jangka panjang.
Sumber: CNBC Indonesia