MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Ketua Badan
Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya pembiayaan
swadaya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mobilisasi alat
untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. Ia menegaskan perlunya kebijakan
anggaran yang cepat, terkoordinasi, namun tetap pruden antara Kementerian
Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Menjawab pertanyaan kawan-kawan
media terkait anggaran TNI yang masih swadaya, saya berharap Menteri Keuangan
dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap
pruden," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2026). Said menjelaskan, dari sisi anggaran,
pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk penanganan bencana.
Dalam APBN 2025, tersedia dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat
digunakan untuk penanganan bencana di Sumaetra sepanjang 2025. Menurutnya, kondisi di lapangan yang
dialami TNI seharusnya tidak terjadi apabila BNPB sebagai lead sector
penanganan bencana dapat lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran kepada
Kementerian Keuangan. "Saya kira Menkeu juga bisa
memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih
mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD
ketika membangun jembatan bailey," ujar Said. Ia menekankan pentingnya keberadaan
jembatan bailey sebagai sarana darurat yang sangat vital dalam situasi bencana.
Jembatan tersebut merupakan aset Zeni Tempur TNI AD dan kerap menjadi solusi
cepat untuk membuka akses wilayah terdampak bencana yang terisolasi.
"Jembatan bailey adalah jembatan
darurat untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Saya kira
kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak
terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi
linta sektor berjalan dengan baik," kata Said. Said menilai kondisi ini perlu menjadi
bahan evaluasi ke depan, terutama terkait peran koordinasi lintas kementerian
dan lembaga. Ia mengingatkan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut
akibat lemahnya pola koordinasi antar sektor. "Kita juga mendukung upaya
Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan
membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera," kata Said. Sekali lagi, kata Said, kecepatan
penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, dan tidak
terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. "Kunci penting penanganan bencana
adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam
penanganan bencana," katanya. Selain itu, Said juga mengungkapkan
bahwa dalam APBN 2025 masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN). Anggaran tersebut, menurutnya, dapat
digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra apabila Presiden menetapkan
Peraturan Presiden terkait penggunaannya. "Poinnya, anggaran penanganan
bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang
cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," kata Said menutup. Sumber : CNN
Indonesia
0 Komentar