Rakyat Butuh Pendidikan Gratis Ketimbang MBG

Oleh :  THAMRIN BA

 

Ini bukti program pemerintah belum mampu mengentaskan kemiskinan dan ini terus berlangsung, dan selalu dialami oleh rakyat kecil, sementara rakyat kecil hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan makan saja dengan istilah Senin-Kamis, tanpa mampu memenuhi kebutuhan untuk biaya sekolah, sehingga banyak siswa miskin yang putus sekolah

MAJALAHJURNALIS.Com – Program Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto tentang MBG (Makan Gratis Bergizi) yang saat ini masih berlangsung, memang sangat baik untuk peningkatan gizi.
 
Memang ada kesan untuk membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi maaf katanya yang diterima untuk bekerja kebanyakan diusia rata-rata tergolong sudah berumur dan juga sudah ada penghasilan dari tempat lain (sampingan), sementara bagi kaula muda yang baru saja tamat SMA dan Sarjana yang notabene belum pernah bekerja, masih bisa dihitung dengan jari, kebanyakan sulit diterima, karena berdasarkan Kolusi dan Nepotisme, sulit kita buktikan.
 
Sementara yang dibutuhkan mayoritas rakyat Indonesia saat ini yakni Pendidikan Gratis dari jenjang sekolah TK (Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) swasta dan negeri, mengingat biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal.
 
Apalagi masuk sekolah keagamaan seperti pesantren, wow… hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, kecuali ada pesantren yang mengratiskan bagi anak-anak Yatim dan Piatu.
 
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat (SR) yang digalakkan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, diperuntukan bagi keluarga miskin dan kurang mampu. Akan tetapi belum semuanya tersentuh. Dan itupun hanya sebagian kecil saja karena terbatas fasilitas dan masih digalakkan hanya didaerah-daerah tentu saja, belum menyeluruh se-Indonesia. Dan ini membutuhkan waktu yang sangatlah lama dan panjang.
 
Apalagi rakyat miskin di Indonesia masih sangat banyak dengan notabene pekerja kasar atau kerja semberaturan. Rakyat miskin dalam mencari nafkah, ibarat kata ‘Pergi pagi pulang petang, hasilnya pas-pasan untuk dimakan satu hari saja’.
 
Mengapa masalah ini tak dicari solusinya? Terkesan Pemerintah membiarkan sejak Bangsa Indonesia dijajah zaman kolonial sampai pada tahun ini, Bangsa Indonesia sudah berumur 80 Tahun Merdeka sebentar lagi 17 Agustus 2026 Indonesia Merdeka ke 81. Tetapi kemiskinan masih mewarnai bangsa ini.

Ini bukti program pemerintah belum mampu mengentaskan kemiskinan dan ini terus berlangsung, dan selalu dialami oleh rakyat kecil, sementara rakyat kecil hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan makan saja dengan istilah Senin-Kamis, tanpa mampu memenuhi kebutuhan untuk biaya sekolah, sehingga banyak siswa miskin yang putus sekolah.
 
Jika MBG terus digalakkan, maka rakyat miskin tak mampu lagi untuk mencapai ke jenjang tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) sederajat sebagai syarat untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan ataupun di Pemerintahan, Sipil, Polri dan Meliter, karena bahan pokok untuk keperluan dapur, semakin tak terjangkau. Pendapatan dari hari ke hari hanya segitu-gitu saja. Kemungkinan kemiskinan semakin bertambah.
 
Sementara jika anak kita ingin bekerja dibagian Admin di perusahaan  swasta saja, syaratnya minimal Sarjana Muda dengan istilahnya D1 atau D3. Herannya lagi wajib mengurus surat ini dan itu. Anehnya belum tentu diterima kerja, sudah keluar biaya. Ribetlah, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya Generasi Bangsa jadi pengangguran, dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengurus ini dan itu.
 
Untuk mencapai tingkat Sarjana Muda saja, biaya yang dikeluarkan orangtua, mencapai jutaan rupiah. Bagaimana mau merubah nasib?
 
Jika ada program pemerintah seperti Bea Siswa bagi pelajar miskin, itupun masuk kategori orangtua tertentu, maklumlah yang selalu kita jumpai adalah berkembangnya Kolusi dan Nepotisme, tanpa mampu dibrantas.
 
Sementara negara ini wajib maju dan berkembang dengan teknologi semakin canggih ditentukan berdasarkan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kualitas pendidikan yang terarah dan mampu mencapai jenjang Perguruan Tinggi secara kontinu. Dan itu kebanyakan dialami bagi keluarga yang mampu saja.
 
Jika melihat dari sudut pandang kehidupan, maka pendidikan bagi generasi muda sangatlah penting, sebab bagi keluarga berada belum tentu skill anaknya dapat diandalkan, akan tetapi bagi anak yang kurang mampu kebanyakan memiliki skill yang mempuni, tetapi putus ditengah jalan dikarenakan biaya pendidikan sangatlah mahal di negara ini.

Maka dari sudut pandang tersebut, penulis berkesimpulan Pendidikan Gratis dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi sangatlah dibutuhkan untuk masa depan Bangsa dan Negara juga masa depan keluarga si miskin yang ingin nasibnya berubah menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya.
 
Maka diharapkan Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat ini, dapat mendengarkan Suara Rakyat yang mengharapkan Pendidikan Gratis tanpa ada kutipan, semuanya ditanggung oleh Negara secara gratis.
 
Soal gizi anak-anak khususnya pelajar, biarlah diurus oleh orangtuanya saja, jika negara ini sudah mapan, maka bolehlah dilanjutkan ke program MBG.
 
Tidak kita pungkiri, dengan adanya program MBG, maka kebutuhan pokok di Pasar Tradisoanal maupun ditempat-tempat lain naik, terus melonjak naik. Dan herannya pemerintah lupa melakukan pengawasan harga dipasaran, akhirnya rakyat kecil juga yang menjadi korban.

Sementara jika mentela’ah gaji buruh atau pekerja naik, maka bahan pokok rumah tangga pun juga turut naik. Apalagi dengan keberadaan MBG! Aduh…Rakyat Miskin semakin terjepit dan keterbelakangan.
 
Kasihanlah rakyat kecil. Mereka sudah tak tau lagi mau mengadu kemana! Wajar dan bukan dibenarkan, rakyat kecil terkesan melakukan tindakan melawan hukum, seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Tujuannya hanya sepele ‘Untuk Bertahan Hidup’.
 
Akan tetapi ada juga yang melakukan mengemis untuk memperpanjang hidup.
 
Akhirnya kemiskinan semakin meningkat dan pemerintah tak mampu mensejahterakan rakyatnya. Slogan-slogan kesejahteraan semasa kampaye bakal jadi mimpi belaka. Kemiskinan semakin terdepan.
 
(Penulis adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia ‘DPW APPI’ Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ‘DPW PPMI’ Provinsi Sumatera Utara)