Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11 juni
2026.@Beritasatu.com/Erfan Maruf.
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Istana Kepresidenan menyatakan wacana pemanfaatan kantin
sekolah sebagai dapur program makan bergizi gratis (MBG) merupakan bagian dari
upaya perbaikan tata kelola yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi menjelaskan, penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG masih
dalam tahap kajian dan menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
"Saya pikir itu bagian dari yang
sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo
di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah akan
mempelajari lebih lanjut apakah skema tersebut layak diterapkan di daerah
tertentu, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang
memiliki keterbatasan infrastruktur pendukung.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada
keputusan final terkait penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG karena BGN
masih melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis dan
operasional.
"Sebagai mungkin salah satu
alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan
kita lihat, apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu
bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang
mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema baru untuk memperluas
jangkauan program makan bergizi gratis, khususnya di wilayah 3T.
Salah satu strategi yang
dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, seperti
kantin sekolah, dapur umum, dan dapur komunitas, sehingga pemerintah tidak
perlu membangun dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di
setiap lokasi.
Langkah tersebut dinilai dapat
meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus mengurangi kebutuhan
anggaran negara.
Selain itu, BGN juga membuka peluang
kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN),
sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan,
hingga lembaga masyarakat lainnya.
Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas
yang sudah ada menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pelaksanaan program MBG yang terus
diperluas.
Meski demikian, BGN memastikan
kualitas makanan dan standar keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama
dalam setiap skema yang diterapkan.
"Jadi ada beberapa alternatif,
intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN dan kita tidak harus membangun
dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin
sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis
(4/6/2026).
Sumber : Beritasatu.com
.jpg)
0 Komentar