76 Tahun Merdeka, Politisi PKS Nilai Indonesia Cenderung Dikuasai Oligarki

 

Perlombaan HUT RI di Masa Pandemi. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, pada usia yang telah genap menginjak 76 tahun, Indonesia cenderung dikuasai oleh golongan orang-orang berduit ketimbang menjunjung asas demokratis. Di antaranya adalah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang hingga sekarang belum selesai.

Bahkan Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan tingkat positive rate yang tinggi, yaitu sekitar 20 persen dan tingkat kematian di atas seribu orang per hari.

"Penanganan pandemi terkesan grusa-grusu, cenderung trial by error dan kurang didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau scientific based," ujar Mulyanto dalam keterangan tulis, Rabu (18/8/2021).

Politisi PKS itu menambahkan, hal ini diperparah dengan pengelolaan negara dalam kondisi krisis seperti cenderung mengarah kepada pendekatan kekuasaan daripada pendekatan demokratis.

"Pemerintah terkesan lebih mempertimbangkan saran pengusaha daripada pendapat para ahli kesehatan," kata Mulyanto.

Hal lain yang disorot Mulyanto adalah diterbitkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang cenderung memanjakan pengusaha dan investor. Termasuk juga dengan revisi UU Minerba, di mana Pemerintah seperti menggelar karpet merah bagi para pengusaha besar tambang.

Belum lagi terkait dengan penanganan korupsi. Mulyanto menilai pemberantasan korupsi semakin merosot sejak UU KPK direvisi, yang membuat peran komisi antirusuah itu menjadi mandul. Karena, KPK akan kehilangan banyak penyelidik andal, yang selama ini mengharumkan nama baik KPK.

"Miris kita melihat penanganan korupsi saat ini. Jumlah kasus dan kerugian negara terus meningkat. Tapi anehnya hukuman bagi koruptor malah mendapat korting besar. Aparat hukum yang terbukti terlibat malah diberi diskon hukuman," imbuh Mulyanto.

Terakhir Mulyanto prihatin dengan munculnya ide masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya ini ide nyeleneh yang inkonstitusional. Sebagai Anggota MPR RI, Mulyanto menolak wacana itu.

"Ide itu bertentangan dengan cita-cita reformasi. Setback kita," tandas Mulyanto.

(Sumber : Liputan6.com/Merdeka.com)