MK Putuskan Gratis Biaya Pendidikan SD dan SMP Negeri Maupun Swasta

 

Ilustrasi. Siswa SDN Daleman, Sayung, Demak tetap belajar meski sekolah mereka dikepung banjir.@Beritasatu.com/Jamaah.

MAJALAHJURNALIS.Com (Depok) - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapat sambutan positif masyarakat.
 
Khususnya bagi kalangan menengah ke bawah, kebijakan ini menjadi harapan baru akan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
 
"Senang banget ya dengar ada program dari pemerintah untuk sekolah negeri ataupun swasta digratiskan," ujar Fitri, seorang ibu rumah tangga, yang ditemui di Depok pada Rabu (28/5/2025). Ia mengaku baru mengetahui bahwa kebijakan ini juga mencakup sekolah swasta.
 
"Apalagi bagi kami yang ekonominya menengah, program sekolah swasta gratis ini menjadi angin segar," tambahnya. Fitri berharap anaknya kelak bisa mengakses sekolah swasta favorit tanpa terbebani biaya tinggi.
 
Ia juga mendorong agar proses pendaftaran sekolah dipermudah dan transparan. "Jika proses pendaftarannya dipermudah, kami berharap hasilnya bisa langsung diketahui," katanya.
 
Pendapat serupa disampaikan Riri, warga lainnya yang juga seorang ibu. Meskipun sempat mendengar kabar penggratisan sekolah dari media sosial dan televisi, ia masih menunggu realisasi nyata di lapangan.
 
"Alhamdulillah ya, dengar berita kalau negeri ataupun swasta digratiskan. Mudah-mudahan pemerintah benar-benar menjalankannya dengan baik," ujarnya penuh harap. Riri juga menekankan pentingnya kemudahan sistem pendaftaran agar tidak menyulitkan orang tua yang kurang akrab dengan teknologi.
 
Sementara itu, dua warga lain, Febri dan Nur Afifah, menyambut baik kebijakan pendidikan gratis ini. Namun, mereka mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kualitas pendidikan, terutama di sekolah swasta. "Takutnya kalau digratiskan kualitasnya jadi berturun," ujar Nur Afifah.
 
Mereka juga mengkritisi praktik di lapangan yang kadang masih membebankan biaya tambahan. "Kadang gratis-gratis doang, tapi nanti di dalamnya ada lagi pembayaran ini-itu," kata Febri.
 
Febri berharap pemerintah bisa konsisten dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Secara umum, masyarakat berharap agar program sekolah gratis ini tidak hanya menjadi wacana.
 
Pemerintah diminta menjalankannya dengan serius, merata, dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus menjadi batu loncatan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil, tanpa menurunkan kualitas.
Sumber : Beritasatu.com