Ada Apa? Di Balik Masuknya PAN ke Kabinet Jokowi

 

Serah terima jabatan menteri perdagangan di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Zulkifli Hasan menggantikan M Lutfi. (Foto: Arsip Humas Kementerian Perdagangan)

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Langkah Presiden Joko Widodo memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan. Kursi jabatan Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dinilai sebagai upaya bagi-bagi jatah jatah sekaligus hadiah untuk PAN karena bergabung dengan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.
 
Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Jokowi memasukkan PAN ke dalam kabinet sebagai salah satu upaya menghalangi potensi PAN mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.
 
Meskipun PAN belum secara terang-terangan mendukung Anies, tetapi kedekatan PAN dengan Anies belakangan ini dianggap sebagai sinyal politik dukungan partai berlambang matahari putih itu untuk Anies.
 
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai siasat Jokowi menjegal 'kendaraan' Anies bisa jadi benar. Sebab, belakangan Jokowi disebut-sebut memberikan sinyal dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
 
Apalagi, kini ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar-PAN-PPP. KIB dinilai sebagai perpanjangan tangan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.
 
"Kalau menurut saya, komentarnya Rocky Gerung yang bilang dengan 'mengasuh' PAN di Istana itu akan membuat PAN tidak mengasuh Anies di 2024, menurut saya itu logika yang masuk akal. Dan KIB dibentuk, kami punya hipotesis salah satunya ya untuk Pak Ganjar," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (17/6/2022).
 
Menurut Kunto, ada pula maksud lain Jokowi dalam reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022). Salah satunya yaitu untuk melanggengkan wacana perpanjangan masa jabatan jadi tiga periode atau penundaan Pemilu 2024.
 
Ia menilai, rangkulan Jokowi pada PAN bisa juga diartikan sebagai ucapan terima kasih lantaran PAN masif menyuarakan penundaan pemilu.
 
Kunto mengatakan hal itu juga terlihat pada pengangkatan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
 
"Menurut saya reshuffle ada sinyal ke sana juga," katanya.
 
Namun, Kunto mengingatkan politik di Indonesia sangat dinamis, sehingga bisa saja seluruh spekulasi dan opini yang muncul di masyarakat ternyata berbeda.
 
Ia menyebutkan tidak ada lawan maupun teman abadi dalam lingkaran elite politik Indonesia, sehingga apapun bisa terjadi di masa mendatang.
 
"Dinamika Pak Ganjar, Pak Jokowi, dan Pak Anies ini kita bisa lihat perkembangannya. Dan saya juga tidak yakin ini sifatnya pasti Pak Jokowi menolak Pak Anies. Sebenarnya tidak juga, karena Formula E kemarin Pak Jokowi hadir dan bersama Pak Anies," ujar Kunto.
 
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai tudingan bahwa Jokowi sengaja menjegal Anies lewat PAN tidak beralasan.
Sebab, menurut dia, PAN belum pernah secara terang-terangan menunjukkan dukungan untuk Anies. Adi mengatakan, partai politik yang justru berpotensi jadi kendaraan Anies untuk maju di Pilpres 2024 adalah PKS dan NasDem.
 
"Politik itu tidak sesederhana itu, tuduhan semacam itu tidak beralasan menurut saya. PAN sedari awal tidak pernah menyebut Anies untuk capres. Mereka justru lebih identik dengan Ridwan Kamil ketimbang Anies," kata Adi saat dihubungi, Kamis (16/6/2022).
 
Adi menyebutkan nasib Anies di Pilpres 2024 sepenuhnya berada di tangan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.
 
Ia menilai terlalu jauh jika motif Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai menteri dilatarbelakangi penjegalan kepada Anies. Menurutnya, meskipun Jokowi tampak memberikan sinyal mendukung Ganjar, tetapi Jokowi tidak berupaya menjatuhkan lawan politik potensial Ganjar.
 
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini melihat pengangkatan Zulhas sebagai pembantu di Istana merupakan 'hadiah' bagi PAN. PAN menyatakan bergabung dengan pemerintahan pada Agustus 2021.
 
Adi juga menilai PAN merupakan partai politik yang bakal dirangkul Jokowi lantaran Muhammadiyah dekat dengan PAN. Sementara itu, saat ini mayoritas anak buah Jokowi berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU).
 
"Dan PAN itu selayaknya dapat kursi menteri karena sudah setahun mendukung Jokowi tidak dapat apapun. Sehingga terlalu remeh temeh kalau Zulhas dijadikan alat untuk menjegal Anies Baswedan," ujar dia.
 
Sumber : CNN Indonesia