Rakyat Sudah Menderita TNI Sudah Saatnya Ambil Sikap, Revolusi Sosial Atau Revolusi Konstitusional atau Keduanya

 Oleh : Fadli Kaukibi, SH, CN

Pengurus teras LASKAR JANUR KUNING ERA 24. Dari Kiri ; Fandi AM Sinaga (Bendahara Umum), Fadli Kaukibi, SH, CN (Ketua Umum) dan Edi Susanto, Amd (Sekretaris Umum). @Majalahjurnalis.com

MAJALAHJURNALIS.Com - Presiden Jokowi Yang Diusung PDI-P Membawa Titik Terendah Perjalanan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Manageman kepemimpinan Jokowi yang di usung PDI P sangat kuat mengadopsi teori kekuasaan SHANG YANG dan MACHEIVELLI.
 
Kelangsungan hidup bangsa dan NKRI sudah sangat terancam dan pada titik nadir terendah dalam sejarah  kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Jika kita tela’ah dengan literatur Ilmu Kenegaraan ada beberapa konsep tentang  tujuan bernegara yakni; KONSEP KEDAULATAN NEGARA, KONSEP KEDAULATAN TUHAN, KONSEP KEDAUALATAN RAKYAT DAN KONSEP KEKUASAAN.
 
Konsep kepemimpinan Priseden Jokowi sudah jelas sangat jauh meninggalkan konsep Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 serta Konsensus Nasional yakni Pancasila yang terlihat justru banyak mengadopsi konsep teori Kekuasaan dari SHANG YANG dan MACHEIVELLI.
 
Presiden Jokowi mewujudkan tujuan bernegara dominan hanya semata mempertahankan kekuasaan bukan mewujudkan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 dan Konsensus Nasional yakni PANCASILA.
 
Mari kita lihat konsep SHANG YANG DAN MACHEIVELLI dalam mempertahankan kekuasaan  yakni :

• Membuang sopan santun, buang susila, buang agama, harus licik seperti srigala  serta buas dan sadis seperti singa.
• Rakyat harus miskin dan bodoh lalu tentara yang kuat dan tunduk pada penguasa .

 
Ok...berdasarkan teori tersebut coba anda perhatikan pola-pola kebijakan Presiden Jokowi dan etik moral dari Partai PDI-P dan anggota Partai/Kader maupun para pendukungnya.
 
Mari kita ambil contoh kongkrit, adanya kebijakan dan etik moral yang tidak lagi mngindahkan nilai etik moral sopan santun yang menjadi nilai luhur kepribadian bangsa asli Indonesia bahkan agama-agama yang dianut oleh bangsa.
 
Hal ini dilihat dari selalu terdengarnya pernyataan-pernyataan pelecehan terhadap nilai-nilai Agama secara langsung, Pendukungan terhadap perbuatan yang melanggar sopan-santun dan susila seperti pendukungan terhadap LGBT, mewabahnya judi, Narkoba dan Korupsi serta pembiaran terbentuknya fasilitas-fasiltias tersebut dengan dalih mendapatkan devisa dan hanya hiburan untuk menaikkan konsumsi para wisatawan.
 
Ok...selanjutkan kita lihat lagi konsep licik seperti serigala dan buas serta sadis sepeti singa, hal ini dapat kita lihat dalam penanganan penyampaian sikap kritis masyarakat atas kebijakan Presiden Jokowi maupun dalam hal saat rakyat menjalankan partisipasi Politik yang menjadi haknya, kita lihat kasus penanganan unjuk rasa yang mengakibatkan luka-luka  penganiayaan luka tembak bahkan tewas oleh tindakan aparat kepolisian.
 
Penindakan berlebihan, adalagi peristiwa KM 50 yang menyebabkan 6 anak bangsa tewas yang berdalih overmacht dan noodwer execs.
 
Lalu yang memuakkan, menjijikkan lagi kasus tewasnya Brigader Josua yang dibunuh secara sadis dan biadab yang mana para aparat kepolisian dari pangkat Bharada, beberapa Perwira bahkan tingkat Jenderal berkomplotan untuk menutupi pembunuhan sadis tersebut.
 
Elit-elit kepolisian maupun partai yang selalu teriak-teriak radikal radikul,anti intoleran, anti teroris paling berbhineka paling toleransi, ternyata sangat bajingan ada yang koruptor dan ada yang membunuh.
 
Presiden Jokowi entah sengaja (dolus), entah lalai (culpa) terhadap terbentuknya SATGASSUS tanpa payung hukum tanpa legalitas hukum, baik Hukum Tatanegara maupun Hukum Administrasi Negara, yang akhirnya membuahkan hasil tumpang-tindih Tupoksi dari jajaran kepolisian sebagai lembaga yang mempertahankan KUHAP serta membuahkan tindakan sewenang-wenang dan tidak ber prikemanusian.
 
Dan juga  mengakibatkan tewasnya Brigade Josua sebagai aparat kepolisian yang kematiannya, tewasnya disesatkan oleh dan  secara berkomplotan dengan dipimpin Komandan Satgassus, nyata disesatkan kematiannya kepada seluruh bangsa Indonesia.
 
Presiden Jokowi tidak sedikitpun berupaya meminta pertanggungjawaban elit Polri yang membentuk Satgassus, selanjutnya elit Polri yang membentuk Satgassus tidak punya rasa malu dan jiwa kesatria serta  tidak punya jiwa kenegaraan, masih duduk santai menjabat dikementrian karena tidak mengundurkan diri sampai saat ini.
 
Ok...selanjutnya mari kita tela’ah teori Shang Yang, yach  rakyat harus miskin, rakyat harus bodoh, tentara yang kuat (aparat bersenjata yang kuat) adapun rakyat dilemahkan.
 
Ambil contohnya adanya monopoli terhadap penguasaan bumi pertiwi oleh bukan bangsa Indonesia Asli tetapi bangsa-bangsa lain (pasal 26 ayat 1 UUD 1945), bumi pertiwi kini di kuasai segelintir bangsa lain (Sino tibetan/Tionghoa) mereka menguasai dengan cara-cara berkolaborasi menabrak UU Pokok Agraria Pasal 7, 10, 17 Yo Permeneg Agraria tentang izin lokasi serta dengan cara-cara kekerasan menggusur paksa rakyat yang akhirnya bangsa Indonesia asli tergusur.
 
Mengalami krisis kepemilikan tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terjadi di perkotaan sampai ke pedesaan hampir di seluruh nusantara, di tambah lagi aturan blokade pergerakan, aktifitas rakyat, penghentian usaha rakyat seperti penjual kopi, penjual sate, penjual mie rebus yang hanya mencari sesuap nasi harus dihentikan usahanya mengatasnamakan kesehatan dengan tanpa ganti rugi,kompensasi dan legalitas kebijakan dengan undang-undang darurat kesehatan.
 
Kemudian anda mau contoh lagi pembodohan rakyat yakni kebijakan Menteri Pendidikan yakni belajar dengan model DARING, meliburkan anak didik bangsa Indonesia bertahun-tahun sehingga sedikitnya satu generasi tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup memadai dan tidak mendapat pendidikan etik moral dan tidak mendapatkan nilai-nilai agama yang di anut nya dengan baik.
 
Adapun di masyarakat adanya penghambatan sampai dalam kegiatan ritual ibadah di rumah ibadah, selain itu adanya upaya yang nyata oleh elit-elit partai terutama partai PDI-P yang ingin berupaya merubah Pancasila menjadi Trisila melalui RUU HIP  padahal Pancasila di Pembukaan UUD 45 adalah Piagam, Convenant, Deklaration of Independent, Contract social yang merupakan perjanjian mendirikan NKRI.
 
Apa kamu tidak merasakan betapa pedihnya kehidupan Rakyat saat ini alamnya dikuasi bangsa lain adanya pemiskinan dan pembodohan dan di permainkan secara politik dan ekonomi, beban hidup rakyat semakin berat di tambah permainan naiknya minyak goreng serta naiknya BBM, kini hidup rakyat penuh tekanan ,jika bersuara akan menerima tekanan dari aparat bersenjata terutama pihak Polri, tidak ada lagi tempat untuk mengadukan derita hidup rakyat, kecuali yakni hanya pada TNI, yach hanya pada TNI, namun kamu pasti bertanya, Apakah di institusi TNI juga bernasib sama dengan Polri  ada Jendral - Jendral seperti sambo?
 
Jika kita memakai parameter Konsep Ilmu Kenegaraan, Konsep Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara serta literatur LEMHANAS maupun UU tentang Bela Negara, maka ditambah diperkuat adanya pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon dari Fraksi PDI-P yang di tujukan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mana Anggota DPR RI tersebut mengidentikan Institusi TNI semacam gerombolan atau semacam Ormas, hal itu adalah bukan sebatas penghinaan nyata kepada Institusi TNI tapi juga penghinaan  terhadap NKRI dan rakyat indonesia.
 
Kami Ketua Umum LASKAR JANUR KUNING ERA 24 menjawab ditubuh kami Ormas atau apapun yang disebutkan saudara Effendi Simbolon, anggota Laskar Janur Kuning  tidak ada koruptor APBN/ APBD seperti Harun Masiku, tidak ada koruptor seperti Juliardi, tidak ada koruptor APBD atau APBN seperti di Partai Mu.
 
Dan hari ini kami sebagai rakyat sudah cukup menderita dengan pola-pola kebijakan Presiden Jokowi yang diusung PDI-P, maka dengan ini kami memohon kepada Intitusi TNI kepada Jajaran TNI kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengambil alih Kepemimpinan Nasional dan mempersiapkan kepemimpinan yang baru karena rakyat sudah cukup menderita dan serta wibawa negara tidak ada lagi.
 
Tunjukkan sikap ke Kesantriaan dan Keperkasaan TNI dan Kesetiaan dan pengabdian TNI kepada rakyat  Indonesia dan NKRI bukan kepada Penguasa dan Pengusaha, apalagi konglomerat. Ayuk Pak Panglima TNI Pak Jenderal Andika Perkasa.
 
Ingat Pak Panglima TNI peristiwa Janur Kuning pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta, bersatunya TNI dengan Rakyat, TNI langsung memimpin rakyat untuk mengusir penjajah dan penghianat negara. Kami ikhlas, kami sudah sangat sangat ikhlas kau ambil-alih Kepemimpinan Nasional demi rakyat dan NKRI. (Penulis adalah Ketua Umum Laskar Janur Kuning Era 24)