![]() |
Fadli Kaukibi sedang melihat anak didiknya Santriwati di Ponpes Al Faiz, Bandar Klippa.@Majalahjurnalis.com |
Sebagaimana kita amati bahwa daerah tersebut (Percut Sei Tuan) sudah ada Perda 2002-2012 yang RUTR Wilayahnya tidak ada Peruntukan Perkebunan, maka logika hukumnya tidak mungkin ada Sertifikat HGU dan jika ada pastilah ASPAL/Cacat Administratif.
MAJALAHJURNALIS.Com (Deliserdang) - Sehubungan
dengan adanya surat edaran dari Satpol PP Pemkab Deli Serdang tanggal 13
Januari 2023 ditandatangani Kepala Satpol PP Kabupaten Deli Serdang Marzuki,
S.Sos, M.AP ditujukan kepada warga Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan khususnya
di Dusun XV.
Adapun
isi surat tersebut, meminta kepada warga untuk hadir di kantor Satpol PP di
Lubuk Pakam menghadap Jumino Kasi Penyelidikan/Penyidikan dan Agus Suprianto,
SE Kepala Sub Koordinator dan Kelompok JF guna menghadiri Undangan/Wawancara pada
hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 14.00 Wib dengan membawa Surat-surat
Kepemilikan Tanah, Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Situasi Bangunan (KSB) atau
Surat Persetujuan Bagunan Gedung (PBG), Dokumen Lingkungan Hidup (SPPLH,
UKL/UPL/Amdal) dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 tahun terakhir.
Latar
belakang terbitnya surat Satpol PP tersebut mengacu pada poin (g) dalam surat
edaran tersebut berbunyi; Surat PT. Nusa Dua Propertindo Nomor:
NDP/262/X/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang pokoknya mohon bantuan personil
Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam rangka Penertiban Bangunan Rumah yang
berada di areal SHGU PTPN II No.152 Sampali diduga tidak memiliki Surat Izin Bangunan/PBG.
Kemudian
pada poin (h) berbunyi; Surat PT. Nusa Dua Propertindo (selaku anak Perusahaan
PTPN II) Nomor: NDP/10/X/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penertiban
Bangunan Milik PTPN II dan Bangunan Tanpa Izin dilahan SHGU PTPN II
No.152/Sampali.
Berkaitan
hal tersebut mengacu kepada Perda Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP memanggil
warga untuk melakukan wawancara seputar hal tersebut.
Menyikapi
Surat Edaran Satpol PP Pemkab Deli Serdang tersebut warga diseputaran Jalan
Kesuma, Jalan Kemuning Raya Dusun XV Desa Sampali resah.

Fadli Kaukibi sedang berada di Ponpes Al Faiz Bandar Klippa. @Majalahjurnalis.com
Majalahjurnalis.com
mencoba menyikapinya dengan melakukan Wawancara Khusus dengan Pakar Ahli
Pertanahan Sumatera Utara, Bung Fadli Kaukibi, SH, CN yang juga Komunitas Anak
Melayu Serdang Serumpun dan Pendiri serta Ketua Yayasan Ponpes Tahfiz Qur'an di
Percut Sei Tuan dan Ketua Umum Laskar Janur Kuning Era 24.
Kru
Majalahjurnalis.com mendatangi Bung Fadli Kaukibi, SH, CN di Ponpes Tahfiz
Qur'an Al Faiz di Desa Bandar Klippa, Selasa (17/1/2023) siang.
Wartawan; Selamat siang Bung Fadli
Kaukibi?
Fadli;
Siang. Apakabar? Bagaimana warga kita di Desa Sampali? Saya dengar ada Surat
Edaran dari Satpol PP Kabupaten Deli Serdang seputar kisruh soal tanah yang
diklaim pihak PTPN II soal HGU 152?
Wartawan; Sehat. Inilah yang mau kita
bahas dalam pertemuan ini, dalam wawancara khusus kita Majalahjurnalis.com soal
adanya surat edaran yang telah meresahkan warga setempat. Menurut dari kacamata
hukum Agraria tentang adanya klaiman PTPN II HGU 152 di Desa Sampali. Menurut Bung
Fadli seperti apa?
Fadli;
Seputar tentang Surat Edaran itu yang mempertanyakan tentang Kepemilikan Tanah,
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat IMB dan KSB atau PBG, SPPLH,
UKL/UPL/Amdal dan PBB 2 tahun terakhir atas dasar klaim HGU 152 PTPN II. Mari
kita kaji dengan kacamata Hukum Agraria, Peraturan Pelaksana Pendaftaran Tanah
PP 24 Tahun 1997 dan KUH Perdata pasal 1868.
Pertama
pertimbangan rujukan mempertanyakan klaim rakyat atas dasar KLAIM HGU Nomor 152
tentunya harus ada uji TIM AHLI atau PUTUSAN/PENETAPAN Pengadilan bahwa
Sertifikat HGU Nomor 152 adalah OTENTIK sesuai Peraturan Pelaksana Pendaftaran
PP No 24 Tahun 1997 yo pasal 1868 KUH Perdata. Sebagaimana kita amati bahwa
daerah tersebut (Percut Sei Tuan) sudah ada Perda 2002-2012 yang RUTR Wilayahnya tidak ada
Peruntukan Perkebunan, maka logika hukumnya tidak mungkin ada Sertifikat HGU
dan jika ada pastilah ASPAL/Cacat Administratif. Jika rujukan legal standingnya
sudah ASPAL maka tindakan Satpol PP Pemkab Deli Serdang adalah PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN atau bisa menjurus pada PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
Kedua,
tindakan mempertanyakan IMB, PBG, PBB pemukiman warga atau izin peruntukan atas
permintaan anak Perusahaan PTPN II, maka adalah tindakan lelucon, kedudukan Perusahaan
PT. NDP dan rakyat itu sederajat maka tidak boleh ada tekananan apalagi
intimidasi fisik dan administratif pada masyarakat karena HUNIAN rakyat sudah
ada sebelum ada PT. NDP dan rakyat sudah ada dilindungi Keputusan Tim B Plus. Lagi
pula saya yakin 80 % hunian rakyat di Kecamatan Percut Sei Tuan ini tidak punya
PBG, IMB apalagi izin peruntukan. Sadar enggak Pemkab Deli Serdang soal itu..??
Jika atas dasar itu, maka 80 % hunian rakyat wajib dipanggil jangan hanya
seputar untuk kepentingan pengembang saja.
Ketiga,
jika rujukan klaim HGU 152 sudah ASPAL (Cacat Adm) tentunya baik itu TNI, POLRI
dan Satpol PP tentunya harus melakukan lidik dan bukan justeru ikut
momok-momokin rakyat. Malulah kita rasanya bernegara seperti ini, masa aparat
gak tahu bahwa Sertifikat HGU Aspal. Tak perlu Tim Ahli Forensik, maka waktu 2
menit saja kita bisa lihat Sertifikat HGU 152 itu Otentik atau ASPAL. Kita
sudah menemukan MODEL SERTIFIKAT HGU ASPAL yang dijadikan dasar sampai APARAT
POLRI menembaki, memberondong rakyat hingga rompal rahang rakyat dan cacat
seumur hidup.
Wartawan;
Seharusnya Pemkab Deli Serdang, Satpol PP dan TNI-Polri bagaimana terhadap
rakyatnya sendiri menyikapi persoalan ini?
Fadli;
Jadi atas uraian yang saya jelaskan tadi, maka
sudah saatnya kita punya nurani jangan rakyat digusur seolah-olah untuk
kepentingan umum, kepentingan negara, kepentingan pembangunan yang defenisinya
sesuai nafsu elit-elit, sesuai nafsu pengusaha bukan defenisi UU tentang
Pencabutan Hak atas tanah dan Keppres tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pembangunan.
TNI
maupun POLRI adalah milik rakyat bukan milik Perusahaan ataupun golongan, jadi
kita berharap netral, tidak ikut mengamankan personil perusahaan waktu
merubuhkan hunian rakyat oleh Perusahaan yang klaimnya ASPAL.
Wartawan;
Lalu bagaimana jikalau mereka tetap memaksa dengan menggunakan tangan-tangan
besinya?
Fadli;
Rakyat juga tidak usah gentar, takut dengan tindakan aparat yang alas dasar
klaim yang ASPAL/CACAT ADM karena tidak pasti bahwa setiap tindakan aparat
pasti benar, pasti sesuai hukum karena hukum juga TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN
setiap TINDAKAN APARAT APAPUN BOLEH MENABRAK HUKUM atau BOLEH MELAWAN HUKUM.
Rakyat
harus sabar, bersatu, gotong-royong ikuti diplomasi dan presedur hukum, silakan
aparat mau nabrak-nabrak hukum karena negeri kita adalah Negara Hukum (Rechstaat)
bukan Negara Kekuasaan (Maachstaat).
Wartawan;
Yang digemboskan pakar-pakar di Senayan saat ini tentang Konsep Wawasan Nusantara termasuk
hunian masyarakat kecil yang dikuasai Konglomerat. Menurut Bung seperti apa?
Fadli; Rakyat
kecil hanya butuh tempat tinggal agar tak terkena hujan dan panas. Hunian rakyat hanyalah secuil dari NKRI, apakah
Bupati Deli Serdang dan Gubsu serta Presiden RI Cq Meneg Agraria Cq Menteri
BUMN bernafsu juga meributi hunian rakyat kecil demi bisnis Konglomerat?
Wartawan;
Bagaimana jikalau hal itu terus berlanjut?
Fadli; Kalau
tindakan intimidasi fisik dan administrasi itu terus berlanjut demi untuk
konglomerat, apalagi bukan untuk bangsa Indonesia asli (Pasal 26 UUD 1945), maka
benarlah adagium dalam Konsep Wawasan
Nusantara bahwa ancaman, gangguan, hambatan, tantangan atas kelangsungan hidup
bangsa kapan saja dan dimana saja bisa terjadi.
Presiden
Jokowi, Menteri BUMN Erich Tohir, Gubsu Edi Ramayadi dan Bupati Deli Serdang
Azhari Tambunan adalah dipilh rakyat, inilah konsekwensi memilih ikutan, jika
para elit lupa tujuan negara di Konstitusi Pembukaan UUD 1945, maka hancurlah
rakyat.


Fadli Kaukibi sedang memberikan materi pelajaran kepada Santriwati di Ponpes Al Faiz.@Majalahjurnalis.com

0 Comments