Presiden Jokowi (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan
agar bergerak cepat dalam mengejar pelaku tindak pidana pencucian uang atau
TPPU. Sebab, menurutnya, para pelaku TPPU selalu memiliki cara baru dalam
melancarkan aksinya.
"Pelaku
TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah,
tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah,
harus bergerak cepat, harus di depan mereka, kalau nggak ya kita akan
ketinggalan terus," ujar Jokowi dalam acara peringatan 22 tahun Gerakan
Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di
Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Jokowi
menekankan pemerintah dan aparat harus tiga langkah lebih maju daripada pelaku
TPPU. Dia mengatakan pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus
diwaspadai.
"Seperti
crypto currency, asset virtual NFT, kemudian aktivitas lokapasar electronic
money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi, dan lain-lain, karena
teknologi sekarang ini cepat sekali berubah," lanjut Jokowi.
Jokowi
membeberkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang
melalui aset kripto sebesar 8,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2022.
Angka ini setara dengan Rp 139 triliun.
"Dan
selain TPPU kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ini
juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah, dan saya berharap PPATK
serta kementerian/lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan
inovasinya," ucap Jokowi.
Dalam
sambutannya itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena Indonesia telah menjadi anggota
penuh Financial Action Task Force (FATF).
"Ucapan
terima kasih atas kerja keras PPATK, kementerian, dan lembaga sehingga
Indonesia telah menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF)
on Money Laundering and Terrorism Financing mulai Oktober 2023," ujar
Jokowi.
Jokowi
menyebut keanggotaan penuh ini merupakan pengakuan dunia internasional atas
efektivitas regulasi, atas efektivitas koordinasi, dan atas efektivitas
implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Saya
berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus
menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi
kita menjadi meningkat," jelasnya.
Dia
mengatakan komitmen penguatan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang,
meningkatkan kredibilitas ekonomi. Jokowi menyebut persepsi sistem keuangan
Indonesia yang makin baik dapat menjadi daya tarik investor.
"Kemudian
juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga menjadi semakin baik, semakin
positif. Ini penting sekali, dan akhirnya ini akan mendorong
berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi
itu penting. Penilaian dunia internasional itu penting," lanjutnya.
Sejumlah
pejabat menghadiri acara ini, di antaranya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara,
Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
Sumber : detiknews
0 Comments