MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta kepada
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto agar mereka diberikan
kewenangan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permintaan itu datang saat sesi tanya
jawab peserta Munas Dekopin 2025 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
di Mercure Conventional Center Ancol, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Menko Airlangga hadir memberikan
pengarahan kepada 500 an peserta Munas Dekopin 2024 tentang sejumlah kebijakan
yang menjadi isue seperti pengenaan PPN 12 persen pada Januari 2025, serta
pengembangan ekosistem nasional yang mendukung keadilan bagi pelaku koperasi,
swasta dan BUMN. Menjawab pertanyaan peserta Munas
Dekopin tersebut, Menko Airlangga mengatakan, kewenangan apakah Dekopin bisa
menjadi penyalur KUR ada di Kementerian Keuangan, jika sudah bisa nanti bisa
berkolaborasi dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir Koperasi dan UMKM
(LPDB-KUMKM). “Untuk mendorong Dekopin menjadi
penyalur KUR itu ada di Komisi VI DPR RI, yang Ketua komisi nya ada disamping
saya (Nurdin Halid), ” ucap Airlangga disambut tertawa peserta Munas. Tawa peserta makin riuh saat Airlangga
menambahkan, LPDB-KUMKM itu merupakan badan layanan umum yang berada di
Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. “Salah satu menterinya dari partai
yang ada di sebelah saya (Nurdin Halid), jadi rasanya tidak sulit itu,” kata
dia. (Darmayani)
0 Comments