Ticker

7/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bawaslu NTB Sebut Anggaran Pengawasan Minim pada Pilkada Serentak 2024

 

Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB Hasan Basri. (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).


MAJALAHJURNALIS.Com (Mataram) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi tahapan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Evaluasi yang diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota itu digelar di Mataram, Rabu (22/1/2025).
 
Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB Hasan Basri menyebut anggaran pengawasan pada Pilkada 2024 masih minim. Tanpa menyebut angka, ia mengatakan anggaran pengawasan tersebut tak sebesar pilkada lima tahun sebelumnya.
 
"Kami mengevaluasi soal minimnya porsi anggaran pencegahan yang tidak sebesar pilkada sebelumnya. Tapi kami memahami kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-berbeda," kata Hasan, Rabu (22/1/2025).
 
Selain anggaran, Bawaslu NTB juga mengevaluasi upaya pencegahan pelanggaran saat Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, gagasan yang cukup inovatif dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram.
 
"Kami mengapresiasi inovasi teman-teman Bawaslu Kota Mataram yang mendaur ulang APK (alat peraga kampanye) dan BK (bahan kampanye)," jelasnya.
 
Hasan berharap Bawaslu kabupaten/kota lainnya dapat berinovasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pemilu berikutnya. Ia juga meminta jajaran Bawaslu untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas.
 
Selain itu, Hasan juga meminta agar jajaran Bawaslu kabupaten/kota segera mengagendakan pertemuan dengan kepala daerah terpilih untuk menyampaikan hasil pengawasan. Saya sudah minta, begitu dilantik kepala daerah, jajaran Bawaslu bisa berkunjung untuk menyampaikan secara langsung hasil laporan pengawasan yang telah dilakukan. Misalnya peta rawan pada saat Pilkada 2024," pungkasnya.
Sumber : detikbali

Post a Comment

0 Comments