Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB Hasan Basri. (Foto:
Ahmad Viqi/detikBali).
MAJALAHJURNALIS.Com
(Mataram) - Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi tahapan pengawasan pada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Evaluasi yang diikuti oleh
jajaran Bawaslu kabupaten/kota itu digelar di Mataram, Rabu (22/1/2025).
Ketua
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas)
Bawaslu NTB Hasan Basri menyebut anggaran pengawasan pada Pilkada 2024 masih
minim. Tanpa menyebut angka, ia mengatakan anggaran pengawasan tersebut tak
sebesar pilkada lima tahun sebelumnya.
"Kami
mengevaluasi soal minimnya porsi anggaran pencegahan yang tidak sebesar pilkada
sebelumnya. Tapi kami memahami kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-berbeda,"
kata Hasan, Rabu (22/1/2025).
Selain
anggaran, Bawaslu NTB juga mengevaluasi upaya pencegahan pelanggaran saat
Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, gagasan yang cukup inovatif dilakukan oleh
Bawaslu Kota Mataram.
"Kami
mengapresiasi inovasi teman-teman Bawaslu Kota Mataram yang mendaur ulang APK
(alat peraga kampanye) dan BK (bahan kampanye)," jelasnya.
Hasan
berharap Bawaslu kabupaten/kota lainnya dapat berinovasi dalam menjalankan
fungsi pengawasan pada pemilu berikutnya. Ia juga meminta jajaran Bawaslu untuk
tetap menjaga integritas dan profesionalitas.
Selain
itu, Hasan juga meminta agar jajaran Bawaslu kabupaten/kota segera
mengagendakan pertemuan dengan kepala daerah terpilih untuk menyampaikan hasil
pengawasan. Saya sudah minta, begitu dilantik kepala daerah, jajaran Bawaslu
bisa berkunjung untuk menyampaikan secara langsung hasil laporan pengawasan
yang telah dilakukan. Misalnya peta rawan pada saat Pilkada 2024,"
pungkasnya.
Sumber
: detikbali
0 Comments