Puan Pertimbangkan Wacana Cak Imin ‘Kepala Daerah Dipilih DPRD’

 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya masih mengkaji putusan MK soal penyelenggaraan Pemilu secara terpisah, Selasa 1 Juli 2025.@Beritasatu.com/Ilham Oktafian

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Ketua DPR Puan Maharani merespons santai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD masing-masing.

Politisi PDIP tersebut menyampaikan usulan Cak Imin tersebut masih dalam tahap wacana dan belum dibahas di tingkat fraksi DPR.

"Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin itu masih merupakan wacana,” katanya kepada wartawan di kompleks DPR/MPR pada Kamis (24/7/2025).

Puan menjelaskan, apabila wacana tersebut ditanggapi serius untuk dibahas dalam RUU Pemilu, maka masing-masing fraksi di DPR harus saling berkumpul.

“Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut," kata Puan.

Puan menambahkan usulan terkait RUU Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu harus dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Terlebih, kata dia, saat ini Komisi II DPR tengah membahas RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pembahasan, Komisi II DPR melibatkan Kementerian Dalam Negeri KPU, Bawaslu dan DKPP.

"Karena untuk melakukan hal tersebut harus ada mekanisme yang diatur," ujar Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD masing-masing.

Hal itu disampaikan Cak Imin pada puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.

"Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat, tetapi bupati, karena bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," kata Muhaimin.
Sumber : Beritasatu.com