MBG Bukan Dihapus, Tetapi Managementnya Perlu Diperbaiki

 Oleh : Abdul Rivai Nasution

MAJALAHJURNALIS.Com - Program yang berjalan selama ini ditengah masyarakat, tentu masih banyak memiliki berbagai macam kekurangan, baik dalam sisi management, pengawasan hingga teknik pelaksanaannya.

 

Kritik dari masyarakat merupakan hal yang wajar, sebagai bentuk kepedulian agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat secara maximal, akan tetapi solusi yang terbaik yang sangat diharapkan ketimbang untuk dihapus atau ditutup Pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis).

 

Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.

 

Kehadiran program ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah, sebab dibalik program tersebut ada ribuan masyarakat yang menggantungkan nasibnya, hal itu dikarenakan untuk meningkatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, baik dari sisi kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan sekolah dan lainnya.

 

Program ini juga sangat membantu menurunkan angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sejak adanya MBG, pelaku UMKM mulai berkembang dan hendaknya pemerintah tetap melakukan operasi pasar agar harga stabil sehingga tidak memicu kebutuhan rumah tangga lainnya.

 

Pengawasan MBG sampai ke sekolah harus dilakukan serta berikan kebebasan bagi sekolah-sekolah penerima MBG untuk mengkoreksi menu ataupun makanan yang layak dikonsumsi anak-anak sekolah, bukan langsung diteror dengan ancaman pemindahan atau intimidasi dari pihak pelaku MBG.

 

Terkesan penerima MBG yakni dari pihak sekolah takut dan lebih baik diam karena adanya ancaman jabatan atau lainnya seperti yang muncul di media sosial.

 

Padahal diakui pelaksanaan MBG tentu masih banyak terdapat kekurangan disana-sini. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah khususnya untuk dilakukan perbaikan.

 

Perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap tekhnis pelaksanaan MBG, pengawasan anggaran harus diperkuat karena anggaran untuk MBG ini bisa dibilang cukup besar dan berpotensi penyalahgunaan Anggaran Dana, sehingga menjadi tantangan yang harus segera benahi, pelaku pelaksana MBG.

Transparansi anggaran harus dibuka secara jelas, agar publik mengetahui  bagaimana dana digunakan dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya.

 

Penggunaan anggaran harus diperkuat, harus melibatkan pemerintah daerah agar pengawasan dilapangan lebih maximal, sehingga program tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

 

Oleh karna itu, yang perlu diperbaiki adalah sistem management dan pengawasannya dengan management yang baik dan professional.

 

MBG dapat menjadi program jangka panjang yang bukan hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil diberbagai bidang dan daerah, karena pada dasarnya masyarakat mendukung program yang bertujuan membantu masyarakat kecil.

 

Pengawasan yang kuat bukan berarti menghambat program, melainkan untuk menjaga program MBG agar tetap bersih, tepat sasaran  dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan sistem yang baik.

 

Tentunya masyarakat akan semakin percaya bahwa program MBG dikerjakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja.

 

Program MBG ini memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, karna itu yang dibutuhkan saat ini bukan perdebatan yang menghentikan program, atau mencari-cari masalah agar ditutup dengan politik yang dihembuskan. Dan segera mungkin MBG ini harus memiliki payung hukumnya berupa Undang-Undang yang dibuat dan disetujui oleh DPR dan Pemerintah serta alokasi anggarannya ditetapkan didalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

 

Maka muncullah komitmen bersama untuk mengawal pelaksanaannya agar tetap transparan, profesianal dan bebas dari (KKN) Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

(Penulis adalah Kepala Biro (Kabiro) majalahjurnalis.com Kabupaten Deli Serdang & Kabid Usaha & Koperasi Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (DPW APPI) Provinsi Sumatera Utara).