Respons Tuntutan Mahasiswa, DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Malang) - Penghentian Program Makan Bergizi menjadi sorotan setelah DPRD Kota Malang menyatakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa yang meminta evaluasi hingga penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
 
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, saat menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026)..
 
Dalam dialog terbuka dengan para demonstran, Amithya menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
 
Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian publik, karena sejauh ini menjadi satu-satunya sikap politik paling tegas dari lembaga legislatif daerah terhadap program nasional yang selama ini menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 
Namun demikian, dukungan DPRD Kota Malang tidak berarti penghentian program dapat langsung dilakukan. Secara kewenangan, DPRD kabupaten maupun kota tidak memiliki otoritas untuk membatalkan atau menghentikan program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

 
Sikap yang disampaikan DPRD Kota Malang lebih merupakan bentuk dukungan politik terhadap aspirasi mahasiswa. Usulan tersebut nantinya akan diteruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dan KDKMP.
 
Dalam konteks itu, permohonan maaf yang disampaikan DPRD menjadi bentuk pengakuan atas berbagai persoalan yang dinilai muncul di lapangan. Sementara pernyataan mengenai penghentian program merupakan aspirasi yang akan diperjuangkan melalui jalur politik dan kelembagaan.
 
Langkah DPRD Kota Malang ini menunjukkan meningkatnya tekanan publik terhadap sejumlah program pemerintah yang menuai kritik. Respons tersebut juga menandakan bahwa tuntutan masyarakat mulai mendapat ruang di tingkat daerah, meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan lembaga yang berwenang.
 
“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih”, ujar Amithya yang langsung disambut sorak sorai massa aksi.
Sumber : Liranews.com