Ketua Umum KSPSI
Jumhur Hidayat. @Konten Islam.
MAJALAHJURNALIS.Com (Bandung) - Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh
terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua
pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.
Ini berlaku bagi Pimpinan Buruh dari semua tingkatan
baik pada level perusahaan, cabang, daerah bahkan nasional.
Demikian diungkapkan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat
saat menyampaikan sambutan pada acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI
KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.
Tidak boleh gegara menerima bantuan apapun dari
penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima
sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya maka pimpinan buruh jadi
lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.
"Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh
berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang
merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau
tidak", tegas Jumhur wanti-wanti.
Semua pimpinan buruh, menurut Jumhur yang mantan
aktivis mahasiswa ITB tahub 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan
pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau
Presiden tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum
buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi
kaum buruh Indonesia.
Selanjutnya Jumhur mengatakan sudah banyak Pimpinan
Buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib
anggotanya.
"Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar
tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam
dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban",
pungkas Jumhur mengakhiri.
Sumber :
Pikiranmerdeka.com
0 Comments