KSB FJP Sayangkan adanya tebang pilih Diskominfo Sumut terkait press rilis berita di kantor Gubernur

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) – Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB), Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP) menyayangkan masih adanya tebang pilih dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut) terkait press rilis pemberitaan di Kantor Gubernur Sumut (Gubsu).
 
Sekretaris FJP, Selamat Purba mengatakan bahwa FJP selalu mendapatkan rilis berita dari Diskominfo terkait program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sebatas dapat rilis yang di kirim Diskominfo.
 
Menurut bang Purba sapaan akrab Selamat Purba, jurnalis berfungsi sebagai controling (pengawasan) terhadap kinerja Pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari langsung informasi berita untuk di sampaikan kepada masyarakat.
 
“Ya, Kita KSB FJP menyayangkan masih adanya pilih kasih dari Diskominfo terkait press rilis pemberitaan di Pemprovsu, yah, kita sebagai jurnalis memiliki fungsi controling atau pengawasan terhadap kinerja pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari dan menyampaikan informasi untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan ini diatur di dalam pasal 9 ayat (2) kode etik Jurnalistik, ” kata bang Purba saat di kantin kantor Gubernur, Kamis (18/4/2024).
 
Bang Purba berharap sebagai wartawan handal yang tergabung di FJP juga punya hak yang sama untuk terjun langsung saat ada konferensi pers di press room Gubernur, dan FJP juga ingin diajak liputan langsung disetiap kegiatan Pemprovsu, bukan hanya sekedar mendapat rilis selalu dari Diskominfo.
 
“Yah, kita tau syarat utama bisa ikut konferensi pers di press room itu harus sudah UKW, pengurus dan anggota kita juga banyak yg sudah UKW tapi tidak dilibatkan untuk terjun langsung dalam liputan, selain itu bila ada Konfrensi pers, kalau ikut hadir tapi berita yang di naikkan harus ikut rilis Diskominfo, yang di rilis oleh satu orang lalu seluruh wartawan harus mengikuti berita tersebut, jadi apa artinya wartawan yang sudah UKW, kalau hanya sebagai congek saja,” sebut bang Purba.
 
Sementara itu, Ketua Harian FJP Ali Nurdin Chan mengatakan hal ini sudah menjadi perhatian serius dari pengurus FJP sehingga sepakat untuk menjadi oposisi di lingkup Pemprovsu dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
 
“Selama ini kita dari FJP sudah cukup sabar melihat polemik terkait pilih kasih ini jadi kita para pengurus FJP sepakat untuk menjadi oposisi dengan Pemprovsu beserta OPD terkait disana,” ujar Ali Nurdin Chan. (FS)