PN Langkat Eksekusi Bangunan di Jalan Proklamasi Stabat

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Langkat) - Pengadilan Negeri (PN) Stabat berhasil menyelesaian perkara dengan hasil mediasi damai dan kali pertama PN Stabat sukses menyelesaikan  eksekusi lahan serta bangunan dengan eksekusi damai yang diajukan oleh tergugat eksekusi, Muliady kepada penggugat eksekusi Bambang Hermanto, Rabu (24/7/2024).
 
Pelaksanaan Eksekusi berjalan kondusif dihadiri para pihak tergugat dan penggugat, disaksikan petugas keamanan Polres Langkat, Forkopimda Kabupaten Langkat dan masa media yang hadir di lokasi lahan objek perkara di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesuai agenda pelaksanaan eksekusi PN Stabat dengan eksekusi perkara No.67/Pdt.G/2020/PN Stb  telah berlangsung lama.
 
Lanjut, PN Stabat membacakan amar putusan yang berkenaan dengan Nomor perkara perdata  67/Pdt.G/2020/PN.Stb tanggal 08 September 2021.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 503/PDT/2021/PT.MDN tanggal 2 Febuari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2454 K/PDT/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 148 PK/PDT/2024 tanggal 6 Maret 2024.

PN Stabat melalui Panitera dan Juru Sita  menyampaikan pelaksanaan eksekusi perkara lahan dan Bangunan sudah berkekuatan hukum tetap.
 
"PN  Stabat harus memastikan bahwa putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap dan mengeluarkan surat perintah eksekusi dengan jelas kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa lahan" bunyi putusan yang disampaikan juru Sutan PN Stabat dalam pembacaan nota putusan eksekusi.
 
Pengugat eksekusi, Bambang Hermanto menyampaikan bahwa eksekusi damai ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Stabat  Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (23/7/2024).
 
Dilanjutkan penandatanganan berkas Perdamaian dihadapan Ketua PN Stabat, Ledis Meriana Bakara, disaksikan Panitera, Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi.

Yang kemudian pihak PN Stabat melalui panitera membacakan keputusan eksekusi dan kesepakatan perdamaian dilokasi objek lahan.
 
Adapun isi kesepakatan tersebut, bahwa pihak kedua (Muliady) telah menyerahkan tanah objek perkara sebagaimana amar putusan poin (3) yang menyebutkan " Memerintahkan tergugat agar meninggalkan dan menyerahkan tanah objek a quo kepada penggugat".
 
Selanjutnya yang kedua, Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2454 K/Pdt/2022 sebagaimana poin (5) menyebutkan " Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 300.000.000 kepada penggugat", dilaksanakan oleh pihak kedua kepada pihak pertama (Bambang Hermanto) dengan cara pihak pertama sepakat untuk menerima ganti rugi meteril tidak berbentuk uang cash melainkan dikompensasi kan dengan menerima empat pintu bangunan tanah berdiri diatas objek eksekusi dan pihak kedua sepakat untuk menyerahkan empat pintu bangunan yang bangunannya diatas objek eksekusi.
 
Lebih lanjut, bahwa pihak kedua menjamin para penyewa bangunan yang ada diatas objek perkara untuk mengosongkan empat pintu bangunan yang sudah menjadi milik pihak pertama tersebut paling lama 1 minggu terhitung kesepakatan perdamaian ini ditandatangani dan apabila tidak terlaksana akan dilakukan upya paksa oleh pihak pertama. (Faisal Siregar)