MAJALAHJURNALIS.Com
(Jakarta) – Pertemuan kontroversial antara
sejumlah aktivis dan intelektual Indonesia dengan Presiden Israel, Isaac
Herzog, baru-baru ini memicu kegaduhan di kancah politik nasional. Pertemuan
yang melibatkan 5 aktivis Nahdlatul Ulama (NU), 2 dosen Universitas Pelita
Harapan (UPH), 1 tokoh agama Yahudi, dan 1 aktivis internasional tersebut,
telah mencoreng wajah diplomasi Indonesia dan mengecewakan masyarakat luas. Koordinator
Jaringan Muda untuk Demokrasi (Jarum Demokrasi), Tegar, menyatakan bahwa
pertemuan tersebut sangat tidak pantas, terutama mengingat hubungan erat antara
Indonesia dan Palestina. “Masyarakat
Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam genosida yang dilakukan
Israel terhadap rakyat Palestina. Saat Israel sedang terpojok oleh kecaman
dunia, beberapa aktivis Indonesia malah berfoto bersama dengan Presiden
Israel,” tegas Tegar. Meskipun
pertemuan tersebut diklaim sebagai pertemuan pribadi, dampak politiknya cukup
signifikan. Kegaduhan yang timbul mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan
perhatian dari isu-isu penting seperti izin tambang bagi organisasi masyarakat,
transisi pemerintahan, dan Pilkada Serentak 2024. “Isu
ini sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi isu izin tambang yang kontroversial
serta agenda politik Pilkada Serentak dan transisi pemerintahan yang semakin
pragmatis dan elitis,” jelas Tegar. Beberapa
pengamat juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap lobi-lobi Israel.
Efek negatif dari pertemuan ini tampaknya lebih dirasakan oleh aktivis dan
intelektual Indonesia, sementara diduga ada pihak asing, seperti Niruban
Balachandran, yang memfasilitasi pertemuan tersebut tanpa mendapat tindakan
dari pemerintah. “Kami
tidak ingin isu terkait Israel ini terus dijadikan alat pengalihan isu oleh
orang asing. Pemerintah harus menuntaskan hal ini,” ujar Tegar. Dengan
latar belakang tersebut, Jarum Demokrasi mengeluarkan pernyataan sikap untuk
menjaga hubungan baik Indonesia dengan Palestina dan mencegah kegaduhan serupa
di masa depan. Mereka mendesak pemerintah untuk: Memastikan
agenda-agenda politik nasional berjalan secara transparan dan konsisten membela
kemerdekaan Palestina serta mengutuk genosida Israel. Melakukan
tindakan tegas terhadap orang asing yang membuat kegaduhan di Indonesia demi
menjaga marwah dan kedaulatan bangsa. Khususnya
pihak Imigrasi untuk mendeportasi atau mencekal Niruban Balachandran dan oknum
lainnya yang terkait dengan lobi-lobi Israel, guna menjamin pelaksanaan agenda
demokrasi di Indonesia. Dengan
pernyataan ini, Jarum Demokrasi berharap agar perhatian kembali difokuskan pada
isu-isu penting nasional dan menjaga kehormatan diplomasi Indonesia di mata
dunia. Sumber : Banyumas Ekspres
0 Comments