Dana BOS di Telap di SMPN Ambon Senilai Rp1,8 Miliar

 

ilustrasi.@Patinews.com

MAJALAHJURNALIS.Com (Ambon) - Kepsek SMPN inisial LP dan bendahara rugikan negara Rp 1 miliar lebih korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP 9 Ambon Tahun 2020-2023.
 
LP ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon. Selain LP, penyidik menetapkan bendahara SMPN 9 Ambon berinisial ML dan mantan bendahara sekolah berinisial YP sebagai tersangka.
 
Dilansir dari TribunJatim.com, Penetapan tersangka dilakukan setelah ketiganya menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik di Kantor Kejari Ambon, Kamis (27/2/2025).
 
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung dibawa ke rumah tahanan perempuan Ambon untuk menjalani penahanan. Ketiga tersangka akan menjalani penahanan di rumah tahanan perempuan selama 20 hari ke depan.
 
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Adriansyah mengatakan, LP, ML, dan YP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan anggaran dana BOS tahun anggaran 2020 hingga 2023.
 
"Dana BOS di sekolah tersebut hanya dikelola ketiga tersangka tanpa melibatkan pihak lain," katanya, melansir dari Kompas.com.
 
Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan, terungkap bahwa pengelolaan dana BOS selama 4 tahun di sekolah tersebut menyimpang.
 
"Banyak kegiatan dan belanja yang fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang sah. Pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap juga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah," ujarnya.
 
Pada tahun 2020, SMP Negeri 9 Ambon mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp 1,4 miliar. Selanjutnya, pada 2021, anggarannya naik menjadi Rp 1,5 miliar.
 
Pada tahun 2022, anggaran dana BOS SMPN 9 Ambon sebesar Rp 1,4 miliar dan tahun 2023 Rp 1,5 miliar.
 
"Setelah diperiksa dan berdasarkan sejumlah bukti surat dan dokumen lainnya, ditemukan fakta bahwa dalam pengelolaan dana BOS SMP 9 dari tahun 2021-2023 dikelola langsung oleh LP, YP, dan ML tanpa melibatkan pihak lain," katanya.
 
Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan lebih dari Rp 1,8 miliar.
 
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tersangka LP yang menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah tiga kali dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, tetapi yang bersangkutan selalu mangkir.
 
"Jadi kita lakukan penegakan hukum dengan melakukan upaya paksa membawa LP ke Kejaksaan Negeri Ambon untuk menuntaskan proses penyidikan kasus ini," ucapnya.
 
Dia menyampaikan, saat dilakukan upaya pemanggilan paksa, status LP masih sebagai saksi. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka.
 
"Saat dilakukan jemput paksa, LP masih berstatus saksi. Kemudian kita periksa setelah itu kita tetapkan LP sebagai tersangka, kemudian diikuti dengan saudara ML dan YP," kata dia. (MJ)