Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Terancam Dicopot

 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.@Pemprov Jabar.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya akibat larangan study tour. Ancaman ini dinyatakan Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) yang menilai aturan tersebut menyebabkan pelaku usaha wisata Jawa Barat terpuruk.
 
"Pelaku usaha kepariwisataan Jabar banyak yang terkapar karena larangan study tour. Order wisata sekolah menjadi sangat sepi, ditambah efek boikot dari sekolah luar Jabar. Kondisi ini berimbas juga pada usaha penginapan, UMKM, dan sektor lain terkait kepariwisataan," ujar Herdis perwakilan SP3JB pada Rabu (27/8/2025).
 
Menurut SP3JB, kebijakan dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 mengakibatkan 2.552 pekerja sektor pariwisata kehilangan pekerjaan hingga 1 Agustus 2025. Jumlah tersebut telah melonjak hingga 5.000 pekerja per akhir Agustus 2025.
 
Terkait kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Jabar menilai ancaman pencopotan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat akibat larangan study tour nyaris tidak mungkin. Menurut Ono, tidak ada aturan dan dasar hukum yang dilanggar dengan adanya kebijakan tersebut hingga harus dimakzulkan.
 
"Nggak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar," kata Ono seperti ditulis dalam artikel detik Jabar.
 
Menurut Ono, larangan study tour justru disambut positif karena meringankan beban orang tua siswa. Meski, kebijakan tersebut berimbas buruk pada kelangsungan sektor pariwisata Jabar. Kendati begitu, Ono masih membuka peluang diskusi terkait sektor ini asal ada data yang lebih rinci.
 
"Misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun. Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD," ujar Ono.
 
DPRD Jabar siap menindaklanjuti laporan dampak larangan study tour jika ada data yang valid. Nantinya, DPRD bisa merespon dengan diskusi bersaa pihak terkait misal dinas pariwisata, pendidikan, atau gubernur langsung.
Sumber: detikTravel