Mari Kita Bangkit! Jangan Terulang Lagi Seperti Tragedi 98

 OLEH : THAMRIN BA

MAJALAHJURNALIS.Com – Tragedi memilukan Bangsa Indonesia pernah terjadi di Tahun 1998, kala itu rakyat Indonesia buas dan bringas dampak dari oteriter kepemimpinan yang berkuasa saat itu sampai 32 Tahun lamanya menjadi Presiden Republik Indonesia.
 
Diera itu, kesenjangan sosial sangat menjolok antara si kaya dan si miskin, bangsa pribumi menjadi budak dinegaranya sendiri, bahkan terkesan dijajah oleh pemimpinnya sendiri dan semua itu berdampak pada runtuhnya rezim ORDE BARU dibawah Presiden Soeharto.
 
Gerakan mahasiswa dan masyarakat menyatu dalam sebutan REFORMASI. Rakyat bergerak menguasai alat-alat vital seperti gedung dewan serta melakukan penjarahan ditempat-tempat usaha masyarakat keturunan dan sebagainya.
 
Dampaknya, negara kolaps. dolar terus melijit tinggi, sampai-sampai bahan sembako juga ikut melambung tinggi. Dunia usaha banyak yang tutup. Pengangguran semakin membengkak, pemerintah dengan plat merahnya takut bergerak dan melakukan aktivitas. Rakyat hanya banyak menonton Televisi guna melihat perkembangan yang terjadi di negaranya. Pertanyaannya? Apakah kita mau terjadi seperti itu lagi?
 
Kawan-kawan Mahasiswa dan Kawan-Kawan Ojol maupun yang tak dapat disebutkan namanya. Kami sangat berterimakasih atas pergerakkan dan perjuangan saudara-saudara guna menghentikan kezaliman dari para penguasa, pejabat maupun kesombangan segelintir anggota DPR yang terhormat.
 
Dengan kesombongan itu, seenaknya berkata-kata dengan menghina rakyatnya sendiri, berkata; ‘Membubarkan DPR itu namanya Orang Tolol Sedunia’ nada lagi yang berjoget ria atas kenaikan uang tunjangan DPR sekitar Rp.3 juta. Dan terbongkar ke publik, bahwa anggota dewan terbebas dari Pajak Kendaraan dan Kekayaan. Lalu pertanyaannya, apakah juga hal yang sama diterapkan pada Menteri-Menteri, Gubernur dan Walikota serta Bupati maupun terhadap pejabat setingkat eslon dipemerintahan. Jika itu terjadi, maka namanya pemimpin kita telah menyakiti hati rakyat sendiri, tidak ada persamaannya tetapi terlalu banyak perbedaannya.
 
Sementara masih banyak rakyat tergolong miskin, pengangguran disana-sini, belum lagi terjadi PHK Buruh/Pekerja secara besar-besaran. Dimana posisi negara pada saat itu!
 
Tetapi jika rakyat kecil memiliki sebidang tanah seluas rumah, Pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak PBB (Pajak Bumi & Bangunan) begitu juga dengan kendaraan bermotor. Belum lagi yang mendapat Bansos (Bantuan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan) terjadi pilih kasih, hanya keluarga sedulur Kadus atau Kepala Lingkungan saja. Kesenjangan ini sangat dirasakan warga yang selama ini banyak diam.
 
Dana Desa yang masuk ke Kas Desa kebanyakan dijadikan kue yang dapat dibagi-bagi. Tetapi jika untuk kepentingan umum, maka hanya sebagian kecil saja yang terlihat, tetapi beritanya dibesar-besarkan.
 
Penomena ini yang membuat rakyat itu sudah muak dengan pemerintahan sekarang, ketika dipersoalkan, jawabnya ini terjadi gara-gara pemerintahan rezim sebelumnya. Pertanyaannya, koq berambisi mengejar kedudukan itu. Benahi saja, buktikan bahwa pemerintahan ini ada perbaikannya dari pemerintahan sebelumnya.
 
Nyatanya rakyat bergejolak gegara apa? Gegara tunjangan dewan naik menjadi Rp. 3 juta per-hari. Apakah kebijakan dibawah kepemimpinan sekarang? Jangan suka melempar bola. Sobat!!! Rakyat sudah pintar.
 
Dengan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis, lalu apa kerja anggota dewan? Toh rakyat belum terwakili dengan keluhan maupun suara-suara hati yang tertekan seperti harga beras melonjak, Minyak Makan Langka, Pembelian Gas 3 Kg sempat dipersulit Belum lagi terjadi dipedesaan, jalan banyak yang rusak, jembatan banyak yang lambat diperbaiki, Hujan sebentar saja terjadi banjir disana-sini, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa.
 
Bahkan kabarnya turut serta menikmatinya bersama-sama. Kita lihat saja dipemberitaan di Televisi maupun di Media Online serta di Koran-Koran. Bahkan ada anggota dewan menjadi pemborong di proyek pemerintah. Pertanyaannya, dimana dapat dilakukan fungsi pengawasannya dengan mengatasnamakan rakyat.
 
Itu hanya segelintir perbedaan yang terjadi saat ini ditengah-tengah Bangsa Indonesia yang katanya memberantas pelaku korupsi. Inilah yang disebut penjahat ‘Berdasi’ seperti Tikus Got, nyatanya ada juga yang diampuni.
 
Jika dilihat dari lubuk hati yang paling dalam, wajar rakyat marah. Walaupun tidak dibenarkan melakukan pengerusakkan terhadap fasilitas umum.
 
Tetapi apa daya! Keluhan rakyat tak didengar, penderitaan rakyat tak dilihat, apa yang dirasakan rakyat juga tak dirasakan oleh pejabat maupun anggota dewan. Bahkan rakyat ditakut-takuti oleh ucapan Menteri-Menteri sampai-sampai jadi bahan ejekkan terhadap pemerintah berkembang didunia sosial.
 
Belum lagi aparat tak mampu menjadi pengayom, pelindung bagi rakyatnya, Mafia-Mafia Tanah dibiarkan terus berkembang, Bandar Sabu-Sabu dibiarkan terkesan tangkap pilih, jika melapor terlalu banyak syaratnya dan pemberantasan pelaku begal dan Genk Motor terkesan kurang serius sehingga rakyat yang jadi korban. Itu semua pihak keamanan tidak mampu memberi rasa aman. Jika dilihat dari sisi baiknya di Rezim Orde Baru yakni rakyat kemana-mana dan jam berapa pun tetap aman, sembako murah. premanisme tak berkuasa secara membabi-buta.
 
Saat ini rakyat sudah pada muak dengan slogan-slogan yang diucapkan pemerintah. Gerakan rakyat yang kita lihat saat ini, wajar dan harus kita akui bahwa Pemerintah, Polri, TNI dan anggota dewan harus melakukan reformasi kedalam guna perbaikan mental agar rakyat dapat terlindungi dan terayomi, jangan lindungi yang salah.
 
Keberingasan saudara-saudara kita dalam menyampaikan pendapat didepan umum setelah tewasnya saudara kita Affan Kurniawan pada hari Kamis (28/8/2025) malam maupun saudara-saudara kita di Makasar saat terjadi pembakaran gedung DPRD Makasar serta saudara-saudara kita yang terluka didalam demo memperjuangkan harga diri martabat rakyat yang terdzolimi oleh wakil-wakil kita digedung parlemen. Harus kita maklumi, jangan cari siapa yang salah.
 
Akan tetapi kita berharap, akhirilah semua ini. ingat tragedi jelam ditahun 1998!!! Kita terpuruk. Janganlah sampai kita alami lagi ditahun 2025 ini. Kasihan saudara-saudara kita yang ingin menafkahi keluarganya sulit untuk bekerja, takut akan terjadi sepertiyang terjadi di tahun 98.
 
Kita masih ingat tokoh-tokoh reformasi saat itu yang telah melengserkan Soeharto dari kedudukan Presiden Indonesia.
 
Kita berharap lahir kembali tokoh-tokoh nasional yang dapat meredakan gejolak saat ini yang terjadi dan dapat menjadi Garda Terdepan dalam memperjuangkan masa depan bangsa ini dari tangan-tangan penguasa zolim berprilaku seperti Tikus God.
 
Saat ini muncul Srikandi seperti Ibu kita Kartini tak lain adalah Salsa Erwina maupun Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Muliadi (KDM) ataupun yang lainnya. Harapan kami sebagai WNI cinta NKRI tetap Utuh diharapkan tampillah ke publik untuk dapat berjuang serta meredakan situasi yang saat ini semakin genting mengarah kepada tindakan anarkis seperti terjadi Tragedi 98.
 
Direformasi yang akan datang ini, harapan kita agar tidak adanya perbedaan baik sekelas PNS, Anggota Dewan maupun dengan Instansi lainnya, Sah-kan UU Perampasan Aset bagi pelaku Koruptor, jangan ada Amnesti ataupun  pengampunan bagi pelaku Koruptor, Bandar Sabu dan Mafia-mafia lainnya yang dapat merugikan rakyat. Brantas semuanya.
 
Berlakukan SKCK bagi seluruh oknum yang bekerja di instansi negara, jangan sampai terjadi lagi setelah dihukum pidana pelaku koruptor dapat menduduki jabatan penting di pemerintahan baik itu BUMN maupun BUMD serta mendapat gelar kehormatan. Juga wajib dilarang ikut menjadi peserta Pemilu sebagai anggota Legislatif, berlakukan SKCK bagi siapa saja. Jangan berlakukan adanya perbedaan.
 
Uang tunjangan DPR dipangkas, tidak ada berlaku bebas pajak dan tidak semuanya ditanggung negara yang membebani rakyat melalui restribusi pajak. Rakyat sejahtera, Negara pasti kuat.
 
Jangan mau dipengaruhi diajak untuk memisahkan diri dari NKRI. Mari kita benahi segala kekurangan tunjukkan bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar dan menuju Indonesia Emas. Salam Persatuan dan Kesatuan dibawah NKRI. (Penulis adalah Pemimpin Redaksi majalahjurnalis.com dan MAJUR TV serta Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI) Provinsi Sumatera Utara dan LBH DPW PPMI Sumut)