Panggil Petinggi Partai, Ini Pidato Presiden Prabowo di Istana Negara

 

Presiden Prabowo berpidato didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Negara.@Istimewa/Istimewa.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam berpidato didampingi Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang tampil dengan pakaian merah.
 
"Hari ini saya didampingi Presiden RI ke-5, Ibu Megawati," ujar Prabowo saat membuka pidatonya di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
 
Selain Megawati yang juga Ketua Umum PDIP, Prabowo juga memanggil sejumlah petinggi partai, seperti Zulkifli Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Herman Khaeron, hingga Ahmad Muzani untuk membahas perkembangan politik terkini.
 
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengonfirmasi juga Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet di Istana Negara pada Minggu. Sidang ini terbilang tidak biasa, karena umumnya rapat kabinet digelar pada hari kerja.
 
Sidang kabinet berlangsung setelah Presiden bertemu sejumlah petinggi partai politik di Istana. Agenda ini digelar di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
 
Gelombang aksi unjuk rasa yang awalnya menyoroti tunjangan dan fasilitas DPR, semakin memanas setelah insiden seorang pengemudi ojek online (ojol) terlindas kendaraan Brimob pada Kamis (28/8/2025). Menanggapi situasi ini, Cak Imin menekankan pentingnya seluruh lembaga negara, baik legislatif maupun eksekutif, melakukan evaluasi dan reformasi untuk merespons aspirasi masyarakat.
 
“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025).
 
Menurut Prabowo, jika aksi penyampaian pendapat berubah menjadi tindakan anarkis, seperti merusak dan membakar fasilitas umum, mengancam jiwa masyarakat, hingga menyerang rumah pribadi maupun instansi publik, maka hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran hukum serius.
 
“Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Aparat yang bertugas juga harus menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Jika ada pelanggaran hukum yang mengancam kehidupan masyarakat luas, maka penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.
 
Presiden menekankan bahwa aspirasi murni harus tetap dihormati, begitu pula hak berkumpul secara damai yang dijamin undang-undang. Namun, ia tak menutup mata bahwa dalam sejumlah peristiwa belakangan ini terdapat indikasi tindakan yang melampaui batas hukum.
 
“Kita tidak dapat memungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, melawan hukum, dan mengarah terhadap makar serta terorisme,” pungkas Prabowo.
 
Ditambahkannya lagi, bahwa para pimpinan DPR telah menyepakati sejumlah kebijakan penting. Di antara kebijakan itu adalah pencabutan tunjangan anggota DPR tertentu serta penerapan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
 
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo lagi.
 
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan, para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan keliru di hadapan publik. Langkah korektif ini berlaku mulai Senin (1/9/2025).
 
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” bebernya.
 
Lebih lanjut, langkah tegas yang dilakukan ketua umum partai politik termasuk pencabutan keanggotaan anggota DPR yang bersangkutan.
 
Presiden Prabowo menekankan pentingnya agar anggota DPR selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.
 
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
 
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif, sekaligus menegaskan komitmen DPR dan partai politik untuk merespons aspirasi masyarakat secara serius.
Sumber : Beritasatu.com