Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Mahfud MD Intervensi Politik

 

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD.@BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menilai masih banyak persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, salah satu akar masalah utama adalah besarnya intervensi politik yang masuk ke dalam sistem hukum, sehingga menggerus prinsip keadilan dan profesionalisme aparat penegak hukum.
 
Mahfud menjelaskan, kondisi tersebut membuat hukum kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih menjadi instrumen keadilan, hukum justru kerap dipengaruhi kepentingan kekuasaan dan transaksi politik yang merugikan masyarakat pencari keadilan.
 
Selain intervensi politik, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyoroti maraknya praktik kolusi dalam proses penegakan hukum di Tanah Air. Ia menyebut, kolusi tersebut terjadi di berbagai level dan menciptakan persepsi bahwa hukum dapat diperjualbelikan.
 
"Bahkan ada cerita-cerita tidak sedap, begitu ya. Sekarang itu orang mau jadi pengacara, bukan diuji keahliannya dalam beracara, tetapi bagaimana melobi orang agar perkaranya menang, bukan profesionalisme ilmunya," beber Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/12/2025).

Mahfud menilai, fenomena tersebut menjadi cerminan rusaknya etika dan profesionalisme dalam sistem hukum. Ketika kemampuan melobi lebih diutamakan daripada keahlian hukum, maka keadilan substantif sulit diwujudkan.
 
Mahfud MD juga menegaskan, praktik tersebut tidak hanya merugikan pencari keadilan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia.
 
Ia menambahkan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hukum kerap diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, bukan sebagai pilar utama negara hukum.
 
"Menurut saya memang karena politiknya terlalu banyak masuk, sehingga kita masih harus bekerja keras. Pada saatnya negara hukum akan menjadi penyeimbang dari negara demokrasinya. Tidak mungkin kita tanpa hukum," tegas Mahfud MD.
Sumber : Beritasatu.com