Prabowo Tegaskan Soal Pembalakan Liar, Sudah Mulai Kita Tertibkan

 

Presiden Prabowo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pengungsian banjir di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).@Antara/YouTube Sekretariat Presiden.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia untuk mengantisipasi kerusakan hutan lebih luas.
 
Hal itu disampaikan Prabowo menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera seusai mengunjungi korban banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).
 
"Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan," ujar dia yang dipantau melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.
 
Prabowo menekankan pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.
 
Pemerintah akan secara tegas menindak para pelaku pembalakan liar. Guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah melakukan koordinasi antarinstansi.
 
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera.

"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
 
"Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insyaallah akan kita tindak tegas," tambahnya.
 
Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
 
Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750.000 Hektare.
 
Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
 
Menhut juga menyampaikan membentuk tim bersama Polri untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah titik lokasi terdampak banjir di Sumatera. Rencananya, investigasi itu juga akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Sumber : Beritasatu.com