Target Ambisius Pembangunan di IKN, Gibran Targetkan IKN Rampung dI Tahun 2027

 

Gibran Rakabuming bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (30/12/2025). Ia ditemani oleh istrinya, Selvi Ananda. Adapun kepergiannya ke IKN menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing NG TNI AU dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 09.50 WIB.@dok. Sekretariat Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Legislatif Yudikatif IKN rampung pada Desember 2027, menandai langkah maju dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan

MAJALAHJURNALIS.Com (IKN) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini meninjau langsung progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
 
Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur penting di ibu kota baru. Ia menargetkan proyek strategis ini dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027.
 
Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN merupakan bagian integral dari upaya pengawalan pusat kelembagaan negara. Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
 
Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi kelembagaan negara dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 
Menurut Gibran, proyek ini dimulai pada awal Desember 2025 dan diharapkan selesai dua tahun kemudian. Target penyelesaian ini krusial untuk mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan yang optimal. Peninjauan ini juga menggarisbawahi amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
 
Target Ambisius Pembangunan di IKN
 
Pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Legislatif Yudikatif IKN rampung pada Desember 2027, menandai langkah maju dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan.
 
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung memantau kemajuan proyek ini. Target ini menunjukkan komitmen serius terhadap jadwal yang telah ditetapkan.
 
Proyek ini dimulai pada awal Desember 2025, menunjukkan percepatan pembangunan di IKN. Gibran menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu untuk mendukung efektivitas fungsi kelembagaan negara. Keberadaan fasilitas ini sangat vital bagi operasional pemerintahan di ibu kota baru.
 
Komitmen ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
 
Regulasi tersebut menargetkan terwujudnya Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi pilar utama pencapaian target tersebut.
 
Filosofi dan Fasilitas Kawasan Legislatif

Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan rancangan kawasan legislatif yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat. Kawasan ini dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi masyarakat melalui Plaza Demokrasi.
 
Plaza Demokrasi merupakan ruang terbuka publik yang memungkinkan penyampaian aspirasi secara langsung.
 
Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas besar, mencapai 1.500 kursi. Kapasitas ini disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif. Fasilitas ini memastikan ruang yang memadai untuk proses demokrasi.
 
Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Tersedia ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta sarana lainnya yang menunjang proses legislasi.
 
Seluruh fasilitas dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan kenegaraan yang efisien.
 
Rancangan Megah Kawasan Yudikatif
 
Dalam peninjauannya, Wakil Presiden Gibran juga melihat rencana pembangunan kawasan yudikatif. Kawasan ini akan menaungi lembaga-lembaga penting seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Setiap gedung dirancang dengan filosofi arsitektur yang mendalam.
 
Gedung Mahkamah Agung, misalnya, akan memiliki empat pilar yang melambangkan empat lingkungan peradilan di Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akan menampilkan sembilan pilar yang merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim. Filosofi ini memberikan makna mendalam pada setiap struktur bangunan.
 
Komisi Yudisial akan memiliki tujuh pilar yang mencerminkan peran pengawasan terhadap hakim agung. Cakra Negara menambahkan bahwa kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi. Kapasitasnya mulai dari 60 hingga 800 orang, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.
 
Peninjauan ini turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Mereka termasuk Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap proyek strategis ini.
Sumber: AntaraNews