Dari Orasi Jalanan, Sosok Jumhur Masuk Kabinet Prabowo. Diminta Jangan Korupsi dan Urus Sampah

 

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).@CNN Indonesia/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) – Siapa yang tak kenal dengan Jumhur Hidayat, beliau adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI),
 
Serikat Buruh dan Pekerja se-Indonesia sangat mengenal beliau. Ia selalu berteriak, orasi didepan gedung-gedung pemerintahan, dijalanan saat menuntut keadilan terhadap hak-hak pekerja dan masa depan para buruh.
 
Diera Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sosok Jumhur Hidayat diangkat menjadi kekuatan didalam kabinet Merah Putih. Beliau diangkat  menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengungkap pesan Presiden RI Prabowo Subianto saat memintanya masuk ke dalam kabinet pemerintahannya.
 
Ia menyebut pesan pertama yang disampaikan adalah larangan untuk melakukan korupsi selama menjabat. Hal yang kedua adalah urus segera soal tata kelola sampah di Indonesia.
 
"Yang pasti ya, jangan korupsi! Itu pasti. Itu yang paling awal. Enggak boleh korupsi," kata Jumhur di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026).
 
Selain itu, Jumhur mengungkap Prabowo juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan sampah yang menjadi isu mendesak di berbagai daerah.
 
Ia menjelaskan salah satu solusi yang didorong adalah pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WTE). Namun, menurutnya, tidak semua daerah menggunakan pendekatan tersebut.
 
Jumhur mencontohkan kunjungannya ke Banyumas di Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Prabowo. Daerah itu disebut mampu menerapkan teknologi memproduksi bahan bakar alternatif dari pengolahan sampah (Refuse Derived Fuel/RDF), bukan WTE.

Menurut dia, teknologi WTE umumnya membutuhkan investasi besar hingga triliunan rupiah dan baru akan dikembangkan di sekitar 36 wilayah aglomerasi.
 
Sementara itu, daerah lain tetap perlu solusi jangka pendek tanpa harus menunggu proyek besar tersebut rampung.
 
"Itu (WtE) bisa jadi baru selesai 2-3 tahun gitu kan. Masa kita mau nunggu? Kalau kita ternyata bisa ada cara yang lebih untuk menanti itu, kenapa tidak kita welcome? Kita enggak menunggu itu," ujar Jumhur.
 
Masih Menjabat di Serikat Buruh
 
Di sisi lain, Jumhur juga menyinggung posisinya yang masih aktif sebagai Ketua Umum di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI).
 
Ia memastikan tidak ada konflik kepentingan karena aktivitas tersebut dilakukan di luar jam kerja sebagai menteri.
 
"Masih dong (jadi ketua umum KSPSI). Itu kan enggak ada urusan, itu kan civil society. Pergerakan. Enggak ada conflict of interest. Itu kan organisasi kayak ketua RW. Enggak apa-apa juga jadi menteri," ucap Jumhur.
 
"(Fokus) saya 100 persen di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya enggak boleh diganggu di jam kerja dan hari kerja, tapi di luar kerja itu hak saya mau ngapain saja boleh," jelasnya.
 
Presiden Prabowo Subianto melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) pada Senin (27/4/2026). Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang kini ditugaskan Prabowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Sumber : MJ/CNN Indonesia