Rupiah Terus Melemah, Dunia Usaha Minta Kepastian Regulasi

 

Ketua Umum Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers (Aspebindo) Anggawira pada acara The Forum bertajuk Stabilitas & Keberanian di Tengah Ketidakpastian Global di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.@Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao.

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Pemerintah dinilai perlu hadir memberikan kepastian regulasi bagi dunia usaha di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
 
Ketua Umum Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers (Aspebindo) Anggawira mengatakan, dunia usaha akan sulit beradaptasi apabila regulasi terus berubah tanpa kepastian yang jelas.
 
“Saya melihat memang dari kita dunia usaha sebenarnya yang terpenting itu adalah kepastian regulasi,” ujar Anggawira dalam diskusi The Forum bertajuk Stabilitas & Keberanian di Tengah Ketidakpastian Global di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
 
Menurut dia, tantangan lain yang dihadapi pelaku usaha adalah komunikasi pemerintah yang kerap belum final sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi internal yang lebih solid agar kebijakan yang disampaikan benar-benar memberikan kepastian.
 
Anggawira juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan meski sejumlah indikator ekonomi makro masih terlihat cukup baik.
 
“Kalau kita lihat ya mungkin data-data makro fine, cuma faktanya kan yang kita lihat ya nilai kurs naik terus,” katanya.
 
Ia menilai tren pelemahan rupiah menjadi beban berat bagi dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan investasi.
 
Menurut Anggawira, pemerintah perlu memberikan keyakinan kepada pelaku usaha melalui kebijakan yang transparan dan terukur.
 
“Kalau memang mau melakukan efisiensi ya di mana yang harus dilakukan efisiensi dan dialihkannya ke mana itu juga harus clear,” ujarnya.
 
Ia mencontohkan wacana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik dan pelaku usaha.
 
“Seperti mungkin kemarin ada speak up untuk misalnya mengefisiensikan program MBG gitu berapa. Nah ini untuk dialihkan ke mana itu juga menurut saya perlu ya supaya kita juga dari dunia usaha punya sinyal,” kata Anggawira.
 
Selain itu, Anggawira juga mengingatkan pentingnya penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam pemerintahan agar kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan optimal.
 
Menurut dia, kebijakan yang baik tidak akan efektif apabila dijalankan oleh pihak yang tidak tepat.
 
“Ini kan membuat kita worry juga,” pungkasnya.
Sumber : Beritasatu.com