Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG).@Beritasatu.com/Chandra
Adi Nurwidya
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan
program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal meski Presiden Prabowo
Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menegaskan
pergantian kepemimpinan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Pemerintah sekali lagi menegaskan
bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam
menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” kata Prasetyo di Kantor
Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam susunan kepemimpinan terbaru,
Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Sementara posisi wakil kepala kini diisi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI
Trenggono menggantikan Lodewijk Paulus serta Sony Sanjaya. Prasetyo mengatakan, pemerintah akan
terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, proses
evaluasi tersebut dipastikan tidak menghambat pelayanan maupun distribusi
program kepada masyarakat.
“Pemerintah akan terus memastikan
bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan seluruh program BGN
tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh
terganggu sama sekali dan setiap unit kerja di lingkungan BGN diharapkan tetap
menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing,” ujarnya. Menurutnya, pergantian pimpinan
merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan BGN agar pelaksanaan program
berjalan lebih optimal. Pemerintah juga meminta jajaran pimpinan baru segera melakukan
konsolidasi internal. “Kepada tiga pimpinan BGN yang baru,
kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat
koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama
pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh
program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya. Prasetyo menegaskan, program MBG
memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Sebagai bagian dari investasi
pendidikan dan sumber daya manusia kita dan sekaligus sebagai pengenjawantahan
manifesto kemanusiaan, pengenjawantahan manifesto keberpihakan dan tentunya
kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional,”
tutupnya. Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar