Warga Desak BPD Aek Korsik Asahan Copot Sementara Oknum Kadus II 'Koboi Jalanan' Tersandung Hukum

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Asahan) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, kini berada dibawah tekanan publik.
 
Lembaga legislatif tingkat desa ini didesak segera menerbitkan rekomendasi nonaktif atau pemberhentian sementara terhadap Kepala Dusun (Kadus) II berinisial MS. Langkah administratif ini dinilai krusial setelah sang oknum pejabat desa tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap warganya sendiri.
 
Kasus yang kini memasuki ranah pidana di Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut memicu polemik moral dan etika birokrasi. Publik menilai, pembiaran terhadap oknum yang bermasalah hukum dapat meruntuhkan kredibilitas serta marwah Pemerintah Desa sebagai instansi pengayom masyarakat.
 
Ketegasan BPD dinilai mendesak guna mengantisipasi dua dampak krusial:
 
Pertama,Objektivitas Hukum: Mengeliminasi potensi intimidasi, intervensi, maupun tekanan psikologis terhadap korban dan saksi di lapangan agar proses penyidikan berjalan independen.

Kedua, Etika Birokrasi (Good Governance): Menjaga netralitas pelayanan publik. Pejabat yang berkasus hukum sepatutnya dinonaktifkan agar fokus pada proses peradilan tanpa mengganggu stabilitas roda pemerintahan desa.
 
Sejumlah warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku resah jika oknum Kadus tersebut tetap aktif menjabat selama proses hukum berjalan.
 
Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memegang fungsi pengawasan penuh dan dituntut tidak pasif dalam merespons gejolak sosial ini.
 
Penonaktifan sementara ditegaskan bukan sebagai bentuk vonis bersalah mendahului putusan pengadilan, melainkan sebuah prosedur preventif demi ketertiban umum.
 
Hingga berita ini dimuat, Kepala Desa Aek Korsik maupun oknum Kadus II belum mau memberikan keterangan resmi kepada awak media yang terus mengejarnya. (tim)