JPKP Deli Serdang Surati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap

 Diduga Izin PBG Di Desa Helvetia Menyalah

Haris Harahap (tengah) didampingi Sekretarisnya Robinson Butar-Butar (topi) menyerahkan surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap, Selasa (23/8/2022) di Lubuk Pakam

MAJALAHJURNALIS.Com (Deliserdang) – JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kabupaten Deli Serdang surati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Deli Serdang terkait kelaurnya izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)  kepada Taufik Hidayat dengan keterangan Fungsi Utama Bangunan Hunian, Jenis Bangunan Florence, Jumlah 15 Unit, 2 lantai terletak di Jalan Pertempuran No. 58 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.
 
Menurut Haris Harahap Ketua JPKP Kabupaten Deli Serdang didampingi Sekretarisnya Robinson Butar-Butar menjelaskan kepada Majalahjurnalis.com, Selasa (23/8/2022) di Lubuk Pakam.
 
Dikatakannya, Surat Konfirmasi dari DPD (Dewan Pengurus Daerah) JPKP Kabupaten Deli Serdang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 065/K/JPKP-DS/VIII/2022 tentang; “Terbitnya PBG diatas tanah HGU PTPN II seluas 72 Hektar beralamat di Jalan Pertempuran No. 58 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli”.
 
Surat tersebut juga ditembuskan ke Kantor Staf Kepresidenan RI (KSP) di Jakarta, BPK RI di Jakarta, Menteri BUMN RI di Jakarta, Menteri ATR/Pertanahan RI di Jakarta, BPKP Sumatera Utara di Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, DPRD Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam dan DPW JPKP Sumatera Utara di Medan.
 
“Kita berharap dengan surat yang kita masukkan ke instansi-instansi tersebut dapat menjawab polemik yang terjadi selama ini di Desa Helvetia, karena kasusnya pun masih sengketa dan sidangnya masih berlanjut di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Disini yang kita tekankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Deli Serdang mengapa izinnya bisa keluar, status tanah adalah HGU 111 PTPN II mengapa bisa pihak ketiga (Taufik Hidayat) yang mendapat izin PBG dan pelaksanaannya dilapangan ternyata diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Mewah milik PT. Ciputra atau CitraLand. Kami menduga terkait keluarnya izin tersebut adalah perbuatan yang menyalah karena terkesan mengaburkan data yang masih berproses hukum. Walaupun begitu kita menunggu jawaban kongrit dari dinas tersebut. Kami berharap secepatnya mendapat jawaban terkait persoalan tersebut,” pungkas Haris. (TN)