Forum Islam Bersatu Sumut, Tolak Pertemuan Komunitas LGBT se-Asean

 

Ust Zulkifli Rangkuti S.Pdi dan M. Ilham, SS, SH, MH 

MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Indonesia adalah negara yang memiliki peraturan perundang-undangan sebagai "Role Of The Country".
 
Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas negara harus taat dan patuh pada apa yang telah digariskan oleh Founder Father negara ini sejak Indonesia merdeka sampai sekarang.
 
Hal tersebut dicetuskan Ketua Umum DPP FIB (Forum Islam Bersatu) Sumatera Utara Ust Zulkifli Rangkuti S.Pdi didampingi M. Ilham, SS, SH, MH Dirhum FIB kepada Majalahjurnalis.com, Kamis (13/7/2023) di Medan.
 
Menurutnya, sesuai UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 menyatakan; ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) menyatakan bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
 
Dari ketentuan di itu jelas dan benar masyarakat itu diatur tentang hidup didalam kehidupannya agar  menjadi manusia yang berada pada kebiasaan yang normal dan hidup dengan cara yang benar.

Dikatakannya lagi, dari 6 agama yang diakui dinegeri ini yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tidak ada satu pun dari agama tersebut yang mengajarkan atau membenarkan sesuka sesama jenis atau LGBT yang sering di buat kren bahasanya padahal ada kata-kata yang tepat bagi  komunitas itu yaitu komunitas "Suka Lubang Dubur".
 
Hal ini harus disikapi serius oleh pemerintah melalui bapak Presiden Jokowi agar Indonesia dapat menjadi negara yang "thoyyibatun wa robbul ghofur" negara yang terhindar dari  murkanya Tuhan sehingga bencana itu tidak terjadi di negara yang kita cintai ini.
 
Dan kita pertegas, FIB Sumut akan menjadi garda terdepan dalam memangkas dan menggagalkan rencana Pertemuan Komunitas LGBT se-Asean di Jakarta pada tanggal 17 – 21 Juli 2023. Komunitas "Suka Lubang Dubur" itu haram dalam agama.  Apalagi Negara Indonesia adalah negara terbesar pemeluk agama Islam. Kami minta pemerintah dan pihak kepolisian jangan sampai kecolongan.
 
Maka dari itu DPP FIB SU dengan ini menyatakan sikap dengan tegas bahwa menolak pertemuan tersebut dan menolak komunitas menyalah itu ada di negara tercinta ini, pungkas Zulkifli. (TN)