MAJALAHJURNALIS,Com
(Jakarta)
-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika
Serikat (AS) telah mensahkan rancangan undang-undang RUU untuk anggaran
pendanaan pemerintah untuk 45 hari ke depan, Sabtu (30/9/2023). Langkah ini dilakukan agar pemerintah AS
terhindar dari penutupan sementara atau government shutdown. DPR AS memberikan suara 88-9 untuk mendanai
pemerintah hingga pertengahan November dengan resolusi yang telah disetujui,
mengutip AFP, Minggu (1/10/2023). Sebelumnya, pemerintah federal AS terancam
shutdown dalam 18 jam ke depan setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati
serangkaian anggaran negara pada Sabtu (30/9/2023). Jika jajak pendapat Sabtu siang waktu
setempat kembali gagal meloloskan undang-undang anggaran federal, pemerintah AS
terpaksa tutup sebagian atau partial shutdown. Ancaman pemerintah "tutup" ini
berakar dari penolakan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh
Partai Republik pada Jumat (29/9/2023). Hal ini terjadi usai Ketua DPR dari Partai
Republik Kevin McCarthy kembali gagal menemukan kesepakatan di dalam partainya
sendiri untuk memperluas pendanaan pemerintah, sehingga membuat Kongres menemui
jalan buntu. "Pembicaraan harus terjadi antara
McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan
yang kami lihat," ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre. Jean-Pierre juga memastikan bahwa Presiden
Joe Biden tidak akan ikut andil dalam kisruh internal yang terjadi di Partai
Republik tersebut.
Menurut laporan Channel NewsAsia, layanan pemerintah yang krusial akan tetap
berfungsi. Namun, aktivitas di taman nasional ikonis seperti Yosemite ataupun
Yellowstone akan terdampak dari shutdown ini. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung
Putih, Lael Brainard, mengatakan kepada CNBC bahwa shutdown ini telah
menempatkan AS dalam risiko berbahaya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Risiko yang bisa merambat ke berbagai
sektor meliputi keterlambatan perjalanan udara, imbas pengawas lalu lintas
udara yang terancam harus bekerja tanpa gaji. Menteri Keuangan Janet Yellen
memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah ini dapat juga menunda
peningkatan infrastruktur. "Dalam jangka pendek, shutdown
pemerintah hanya akan mengurangi GDP sebesar 0,2 persen setiap minggu
berlangsung," kata Yellen melalui keterangan resmi dari Center for Strategic
and International Studies. "Namun, menghentikan fungsi
perdagangan penting Amerika Serikat juga akan merusak kredibilitas AS sebagai
mitra dagang, menghambat negosiasi yang sedang berlangsung, dan menghambat
kemampuan penegakan kontrol ekspor," sambungnya. Kisruh keuangan ini juga membayangi
kebijakan Biden untuk menyokong dana Ukraina dalam perang melawan Rusia. Bagi anggota Partai Republik garis keras
yang menggagalkan RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina
juga menjadi tujuan utama. Meski begitu, sebagian besar anggota
Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina. Sumber : CNN Indonesia
0 Komentar